YOGYAKARTA—Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terlihat begitu bergairah dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sementara MK sendiri terbelah menjadi dua kubu, dan para hakim untuk pertama kalinya sepanjang sejarah tidak bulat dalam memutuskan dugaan kecurangan pemilu.
Gairah tersebut terlihat dari sikap PBNU yang ‘gerak cepat’ menerbitkan Siaran Pers Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Terkait Hasil Pemilu 2024 Nomor: 1726/PB.01/A.II.11.08/99/04/2024, pada hari bersamaan dengan keluarnya putusan MK pada Senin, 22 April 2024. Isi siaran pers ini, secara umum, mengajak seluruh warga NU menerima dan menghormati hasil Pemilu, mengambil pelajaran penting dari Pemilu tahun 2024, dan ucapan selamat kepada Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Seruan-seruan politis PBNU tersebut memang bisa dibenarkan dari segi rasionalitas. Karena pada kenyataannya, MK, secara tidak langsung, memang telah mengesahkan kemenangan Prabowo-Gibran. Namun, jenis kemenangan seperti apa yang direbut oleh Prabowo-Gibran? Untuk pertanyaan ini, jawabannya tidak akan ditemukan dalam keputusan lima orang hakim MK.
Sebaliknya, jawaban atas pernyataan jenis “kemenangan apa” yang didapat oleh Prabowo-Gibran bisa ditemukan pada dissenting opinion tiga hakim MK. Mereka adalah Prof. Saldi Isra, Prof. Arief Hidayat, dan Prof. Enny Nurbaningsih. Dissenting opinion ketiga hakim itu adalah bukti nyata bahwa kemenangan Prabowo-Gibran cacat moral dan cacat etika.
Rasionalitas berbeda dari moralitas. Dalam ilmu filsafat, rasionalitas satu paket dengan kepentingan-diri (self-interest). Bertindak rasional berarti berusaha memaksimalkan kepentingan diri yang terbatas (Jeffrey Shneidman and David C. Parkes, Rationality and self-interest in peer to peer networks, 2003: 139-148). Dan kemenangan Prabowo-Gibran didasarkan pada lima dari delapan orang hakim MK.
Berdasarkan jumlah suara hakim MK yang memenangkan Prabowo-Gibran (lima banding tiga), dapat dikatakan bahwa kemenangan Prabowo-Gibran adalah kemenangan karena suara mayoritas hakim, bukan keseluruhan hakim. Kemenangan rasional, bukan kemenangan bermoral.
Dalam konteks ini, PBNU berada di pihak yang rasional, namun bisa dikatakan tidak bermoral. Pada gilirannya, PBNU menerima keputusan lima orang hakim, tidak dengan tiga hakim lainnya.
Berbeda halnya dengan rasionalitas, moralitas selalu ditandai dengan tindakan yang mengedepankan kepentingan kolektif (Jon Elster, Rationality, morality, and collective action, 1985: 136-155). Oleh karenanya, keputusan MK yang memenangkan Prabowo-Gibran, dan tidak mencerminkan suara bulat 8 orang hakim, adalah keputusan yang “amoral.” Keputusan memenangkan Prabowo-Gibran adalah keputusan yang cacat moral, tidak cacat hukum.
Masalahnya, Siaran Pers PBNU lebih mendukung “kemenangan amoral” Prabowo-Gibran, yang hanya otomatis didasarkan pada keputusan 5 dari 8 hakim MK. Keputusan PBNU semacam ini adalah cerminan dari perilaku politik rasional namun cacat moral. Karena cacat moral, tidak heran apabila keberatan-keberatan warga Nahdliyin dalam mematuhi seruan dan ajakan PBNU adadlah suara hati nurani mereka.
Begitu pun dengan rakyat Indonesia yang memiliki hati nurani. Mereka barangkali tidak akan pernah bisa menerima kemenangan Prabowo-Gibran yang dinilai cacat moral sejak awal.
Misalnya, demi meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) terpaksa melanggar etik berkali-kali. Cacat moral ini kemudian diperkuat dengan fakta di mana keputusan MK 22/04/2022 mencerminkan “keretakan” dari pada suara bulat.
