JAKARTA—Beberapa hari belakangan marak beredar kabar di media sosial yang menyebutkan Apple membatalkan rencana investasi senilai Rp1,6 triliun di Indonesia. Kabar tersebut, salah satunya, diunggah oleh akun X—sebelumnya Twitter—Denny Siregar (@Dennysiregar7), lalu diamplifikasi oleh beberapa akun dan influencer lain di medsos yang sama. Narasi ini dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi di PT Timah yang saat ini sedang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Fakta atau hoax?
Menurut penelurusan Samudra Fakta, sejauh ini belum ditemukan pernyataan resmi dari pihak mana pun, baik dari Apple sendiri maupun Pemerintah Indonesia, terkait narasi tersebut. Namun demikian, ditemukan data bahwa pada tahun 2016 silam Apple memang sempat berniat membangun pabrik di Indonesia, namun tidak terwujud.
Perihal batalnya Apple membangun pabrik di Indonesia kala tersebut pernah dijelaskan oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto.
“Tahun 2016 Apple sempat sampaikan bahwa mereka mau bikin (pabrik) di Indonesia. Tapi (permintaan Apple) beresin dulu tambang yang ilegal, kalau tidak diberesin akan sulit naik ke hilirisasi,” kata Septian Hario Seto, dalam Energy & Mining Outlook CNBC Indonesia, Kamis 23 Februari 2024.
Dengan demikian, pembatalan investasi tersebut merupakan peristiwa yang sudah lewat, dan saat ini Pemerintah Indonesia sedang mengupayakan untuk kembali membangun kerja sama dengan raksasa perusahaan teknologi tersebut.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi pun membantah kabar batalnya investasi Apple yang menurut rencana sebesar Rp1,6 triliun itu. Kata Budi, informasi tersebut hoax.
“Lanjut, kok. Lanjut terus. Enggak itu, hoax aja. Mau kok mereka mau (investasi)” ujar Budi kepada awak media, di sela meninjau Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) Kementerian Kominfo di Tapos, Depok, Jawa Barat, Kamis (2/5/2024).
Ia juga menyebut bahwa pendekatan yang dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap Apple kali ini berbeda dengan negara tetangga yang juga mendapat investasi.
“Karena kan kita di-challenge. Kita mau sama seperti negara-lain lain (mendapatkan investasi) agar sama memberikan prioritas agar investasi tapi jangan terlalu berat. Kalau tuntutan mereka sama seperti negara lain, agak berat gitu,” tutur Budi.
