Sutan Sjahrir, Perdana Menteri pertama Indonesia—menjabat 14 November 1945-20 Juni 1947—sekaligus pendiri Partai Sosialis Indonesia (PSI) pada tahun 1948, punya pandangan ‘agak lain’ tentang kaum santri dan pertempuran Surabaya 10 November 1945. ‘Anti’ dengan model pendidikan pesantren.
Sutan Sjahrir mengenyam pendidikan di Eropa, tepatnya di Fakultas Hukum, Universitas Amsterdam, Belanda. Ia sekolah ke Belanda bersama saudara persepupuannya, Mohammad Hatta—yang kemudian hari menjadi Wakil Presiden pertama Republik Indonesia.
Sjahrir mendalami sosialisme di Belanda. Di sana, ia akrab dengan Salomon Tas, Ketua Klub Mahasiswa Sosial Demokrat. Namun, karena lebih fokus kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia—sebagaimana dicatat oleh sejarah resmi Indonesia—Sjahrir tidak menuntaskan studinya. Ia pulang ke Tanah Air.
Pada masa transisi kemerdekaan, Sjahrir dipilih Belanda sebagai juru bicara diplomasi kemerdekaan Indonesia.
Menurut sebuah artikel yang terbit di surat kabar Belanda, De Tijd, pada 12 November 1945, bertajuk Sjahrir, Belanda menunjuk Sutan Sjahrir menjadi juru bicara dalam diplomasi kemerdekaan Indonesia karena, dalam pandangan Belanda, dia dianggap sebagai seorang nasionalis yang moderat. Menurut penilaian Belanda, Syahrir memiliki pengetahuan tinggi, tetapi tidak bersikap congkak dan hobi mendebat.
Belanda ketika itu mengembangkan narasi bahwa orang congkak dan suka mendebat akan menyebabkan upaya diplomasi gagal. Barangkali Belanda beranggapan perlu seseorang yang lebih ‘penurut’ agar diplomasi Indonesia-Belanda berjalan lancar—dan mereka menilai karakter ‘penurut’ tersebut ada pada diri Sjahrir.
Belanda tidak memilih Sukarno karena mereka menilai Presiden pertama RI tersebut memiliki karakter yang temperamental. Kata orang Belanda, orang bertipe seperti Sukarno tidak bisa diajak berunding.
