Heboh DPRD Malang Setop MBG, Wali Kota Buka Suara

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyatakan sepakat dengan aspirasi mahasiswa untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang. (Istimewa) 

Pemerintah dan DPRD Kota Malang membantah kabar penghentian program Makan Bergizi Gratis, menyebutnya sebagai video lama saat dewan menerima aspirasi mahasiswa.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di wilayahnya tetap berjalan lancar tanpa ada keputusan penghentian. Pernyataan ini menepis kabar viral yang menyebut dewan perwakilan setempat menolak program tersebut.

“Tidak ada, itu berita lama. MBG sekarang tetap berjalan, aman,” ujar Wahyu di Balai Kota Malang pada Senin (7/9/2026).

Ihwal kabar penolakan itu, ia menilai informasi yang beredar di media sosial merupakan disinformasi. Sejauh ini, Wahyu mengklaim daerahnya justru menjadi salah satu percontohan terbaik dalam menjalankan program gizi nasional tersebut.

Bacaan Lainnya

“Tidak pernah ada sesuatu yang akhirnya membuat anak-anak yang menerima MBG mengeluh. Kita berjalan aman, lancar, tidak ada halangan,” tutur Wahyu.

Klarifikasi Kewenangan Dewan

Wakil Ketua DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono turut meluruskan isu yang menyeret pimpinannya. Ia menyatakan lembaganya tidak pernah mengeluarkan keputusan resmi secara kelembagaan untuk menghentikan program itu.

Sebelumnya, beredar potongan video Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita yang seolah menyepakati penghentian MBG. Trio menjelaskan, rekaman itu diambil saat dewan menerima demonstrasi mahasiswa pada pertengahan Juni lalu.

“Tidak ada keputusan DPRD terkait pemberhentian MBG. DPRD tidak pernah mengeluarkan keputusan apa pun,” ujar Trio.

Selain itu, Trio menegaskan dewan daerah tidak memiliki kewenangan untuk mencabut kebijakan nasional yang dikendalikan pemerintah pusat. Kapasitas legislator di daerah sebatas mengevaluasi agar pelaksanaannya aman dan terukur.

Keberadaan Ketua DPRD

Di tengah sorotan tajam publik, Amithya belum memberikan tanggapan resmi. Hingga berita ini ditulis, ia tidak merespons permintaan konfirmasi dan absen dalam rapat paripurna dewan pada Senin.

Pemerintah daerah kini mengandalkan Satuan Tugas MBG yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Malang untuk memantau keamanan makanan harian. Tim tersebut rutin turun ke dapur penyedia untuk mengevaluasi prosedur operasional standar.

“Kami dalam fungsi pengawasan akan terus bersama-sama di lapangan memastikan agar program ini sesuai SOP, dijalankan oleh dapur, dan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Trio.***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan