KPK belum mengungkap siapa yang mencabut segel, apakah ruangan akhirnya digeledah, dan apakah barang bukti yang dicari berhasil diamankan.
KPK belum mengungkap siapa yang mencabut segel, apakah ruangan akhirnya digeledah, dan apakah barang bukti yang dicari berhasil diamankan.
Kategori: Hukum
Diperiksa 7 Jam, Febrie Adriansyah Bantah Terima Rp40 Miliar Tan Kian
Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dicecar 72 pertanyaan dalam dua pemeriksaan. Penyidik mendalami dugaan aliran dana puluhan miliar dari pengusaha Tan Kian.
Polisi Tetapkan 138 Tersangka Karhutla, Delapan Korporasi Belum Diungkap
Polisi menetapkan 138 tersangka karhutla dengan luas area perkara melonjak 82 persen. Penyelidikan delapan korporasi terus berjalan meski identitasnya belum diungkap.
Prabowo Perintahkan Polisi Bongkar Pemilik Korporasi Karhutla
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepolisian membongkar pemilik delapan korporasi yang terlibat pembakaran hutan. Pemerintah mengancam mencabut Hak Guna Usaha.
Kejagung Sita Rolex dan Valas Eks Kepala BGN
Aset Dadan Hindayana yang disita ditaksir Rp8,43 miliar, termasuk Rolex, kendaraan, serta uang tunai USD260 ribu. Penyitaan terkait penyidikan dugaan korupsi tata kelola MBG.
Polri Tetapkan 112 Tersangka Karhutla, Belum Ada Korporasi
Bareskrim menangani 167 laporan karhutla sepanjang Januari hingga 3 September 2026. Seluruh 112 tersangka masih perorangan. Kementerian Kehutanan membekukan izin lima perusahaan di Kalimantan Barat.
Mahfud MD Desak Transparansi DPR Soal RUU Perampasan Aset
Pengesahan RUU Perampasan Aset dinilai rawan disalahgunakan menjadi alat pemerasan bila integritas penegak hukum belum dibenahi. Pakar dan Mahfud MD desak transparansi.
OTT KPK Bakal Berlanjut, Tiga Kepala Daerah Jateng Jadi Incaran?
MAKI mengungkapkan perkiraan adanya operasi tangkap tangan lanjutan terhadap tiga kepala daerah di Jawa Tengah pada 2026. Praktik rasuah ini didominasi modus suap proyek dan jual beli jabatan di tengah kritik atas langkah tebang pilih.
RUU Perampasan Aset Bidik 13 Jenis Kejahatan
RUU Perampasan Aset dirancang mencakup 13 kejahatan, dari korupsi hingga pertambangan. DPR mengakui kewenangan besar itu berisiko disalahgunakan sebagai alat politik.
MK Tetapkan Tiga Indikator Bencana Nasional, Apa Saja?
Mahkamah Konstitusi memutuskan penetapan bencana nasional cukup didasarkan pada tiga dari lima indikator, dengan jumlah korban sebagai unsur wajib. Ambang angka setiap indikator belum ditentukan.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.