Karhutla Kalimantan dan bencana Himalaya menunjukkan krisis relasi manusia dengan alam. Pikukuh Sunda menawarkan jalan menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Oleh: Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan, M.S. | Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas
Di PENGHUJUNG Agustus 2026, dua kabar duka datang hampir berbarengan dari dua ujung Asia. Di Kalimantan, kebakaran hutan dan lahan kembali meluas seiring kemarau panjang yang diperparah El Nino dengan intensitas yang sangat kuat; ribuan titik panas terdeteksi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, kabut asap menyelimuti permukiman warga hingga mengganggu jarak pandang dan memicu ribuan kasus infeksi saluran pernapasan, bahkan merangsek hingga ke negara tetangga.
Di belahan dunia lain, pada 26 Agustus 2026, runtuhnya gletser di kawasan Himalaya memicu banjir bandang dahsyat di sepanjang Sungai Trishuli dan Bhote Koshi, menerjang permukiman di Distrik Rasuwa dan Nuwakot, Nepal, hingga menembus kawasan perbatasan Tiongkok-Tibet. Ratusan orang dilaporkan tewas dan lebih dari tiga ribu lainnya masih hilang, sementara ancaman banjir susulan dari danau bendungan alami yang baru terbentuk akibat longsoran itu, masih membayangi upaya evakuasi hingga hari ini.
Dua peristiwa itu terjadi di dua negeri yang berjauhan, dengan pemicu yang tampak berbeda—satu oleh api, satu oleh runtuhan es—namun keduanya sesungguhnya berbicara tentang hal yang sama: alam yang kehilangan keseimbangannya, dan manusia yang kerap kali baru menyadari keterkaitannya dengan alam setelah bencana itu datang.
Ironisnya, keduanya juga menyingkap pertanyaan yang jauh lebih tua dan lebih dalam daripada sekadar persoalan iklim dan mitigasi bencana: mengapa manusia modern, dengan segala kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya, tampak begitu terlambat membaca tanda-tanda alam, dan mengapa begitu mudah memerlakukan alam sebagai sesuatu yang bisa terus-menerus dieksploitasi tanpa akibat?
Ada sesuatu yang paradoks dalam perjalanan peradaban kiwari. Kita hidup di zaman ketika ilmu pengetahuan berkembang begitu cepat, teknologi mampu mendekatkan manusia yang berjauhan, ekonomi menciptakan berbagai kemudahan, dan informasi dapat berpindah dalam hitungan detik.
Namun, di tengah kemajuan itu, manusia justru menghadapi persoalan yang semakin mendasar: kesepian, kecemasan, ketidakadilan, kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan hilangnya rasa percaya kepada sesama. Pertanyaannya kemudian sederhana: mengapa kemajuan tidak selalu membuat kehidupan menjadi lebih baik? Barangkali karena selama ini kita terlalu sibuk membangun dunia di luar diri, tetapi lupa membangun manusia yang akan menghuninya.
Krisis kehidupan sejatinya bermula dari sesuatu yang sangat dekat: hubungan kita dengan diri sendiri. Manusia modern semakin sering mengukur keberhasilan dari apa yang dimiliki, jabatan yang dicapai, kekuasaan yang diperoleh, atau pengakuan yang diberikan orang lain. Ukuran tentang “siapa saya” perlahan bergeser menjadi “apa yang saya punya” dan “seberapa jauh saya terlihat”.
Akibatnya, manusia dapat mencapai banyak hal, sekaligus kehilangan arah tentang untuk apa semua itu dilakukan; kita menjadi sangat sibuk mengejar kehidupan, tetapi tidak selalu sempat bertanya apakah kehidupan yang kita kejar benar-benar seperti yang kita inginkan. Di sinilah keterasingan itu bermula.
Padahal, kearifan lama sesungguhnya telah merumuskan ukuran keberhasilan manusia dengan cara yang jauh lebih utuh. Pikukuh masyarakat adat Sunda, misalnya, mengenal lima watak yang menjadi ukuran kematangan seorang pribadi: cageur (sehat lahir batin), bageur (berbudi baik), bener (jujur dan lurus), singer (waspada dan peka terhadap keadaan), dan pinter (cerdas dan berpengetahuan).
Kelima watak ini sengaja tidak diletakkan berjenjang, sebab keutuhan pribadi justru lahir ketika kelimanya berjalan berbarengan: sehat tanpa kebaikan budi bisa berubah congkak, cerdas tanpa kejujuran bisa berubah licik, dan kewaspadaan tanpa kebaikan hati bisa berubah menjadi kecurigaan yang merusak. Ukuran keberhasilan semacam inilah yang mulai kita tinggalkan, tergantikan oleh ukuran yang jauh lebih dangkal: seberapa banyak yang dimiliki, dan seberapa tinggi yang dicapai.
Manusia kehilangan ruang untuk mengenali dirinya, memahami batas kebutuhannya, dan menemukan makna dari keberadaannya; ketika orientasi batin melemah, kehidupan pun mudah berubah menjadi perlombaan tanpa akhir, di mana lebih banyak tidak pernah cukup, lebih tinggi tidak pernah selesai, dan lebih cepat selalu dianggap lebih baik. Padahal, tidak semua yang dapat dikejar harus dikejar, dan tidak semua yang dapat dimiliki harus dimiliki.
Keterpisahan manusia dari dirinya, kemudian memengaruhi caranya memerlakukan alam. Ketika manusia melihat dirinya sebagai pusat kehidupan, alam cenderung dipandang hanya sebagai objek yang dapat dimanfaatkan: hutan menjadi kayu, tanah menjadi aset, sungai menjadi sumber ekonomi, laut menjadi ruang eksploitasi, dan gunung menjadi cadangan mineral. Cara pandang semacam itu telah menghasilkan banyak kemajuan material, namun ketika eksploitasi melampaui kemampuan alam untuk memulihkan dirinya, pembangunan justru berubah menjadi ancaman bagi kehidupan.
Masyarakat adat Sunda, khususnya komunitas Kanekes yang memegang teguh pikukuh leluhurnya, mewariskan sebuah larangan yang sederhana namun dalam maknanya: gunung teu meunang dilebur, lebak teu meunang diruksak—gunung tidak boleh diratakan, lembah tidak boleh dirusak. Larangan ini bukan sekadar pantangan spiritual, melainkan kesadaran ekologis yang jauh mendahului istilah “pembangunan berkelanjutan” yang baru populer di zaman sekarang: ada batas yang tidak boleh dilampaui manusia dalam memerlakukan alam, betapapun besar keuntungan yang tampak di depan mata.
Hutan yang hilang tidak hanya berarti berkurangnya pohon; ia berarti hilangnya sumber air, rusaknya ekosistem, meningkatnya risiko bencana, dan berkurangnya ruang hidup bagi generasi berikutnya. Sungai yang tercemar pun bukan hanya persoalan lingkungan, sebab ia menyentuh ranah kesehatan, ekonomi, pangan, bahkan masa depan anak-anak kita. Karena itu, persoalan lingkungan sesungguhnya bukan hanya tentang alam, melainkan cara manusia memahami dirinya sebagai bagian dari alam. Kita tidak sedang merusak sesuatu yang berada di luar diri; kita bahkan sedang merusak rumah kehidupan kita sendiri.
Ketika Manusia Kehilangan Sesamanya
Keterputusan berikutnya terjadi dalam hubungan manusia dengan manusia. Masyarakat yang terlalu lama dibangun di atas kompetisi dapat membuat manusia melihat sesamanya sebagai pesaing; kepentingan pribadi semakin kuat, sementara kepentingan bersama semakin sulit menemukan tempat. Kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja melalui teknologi, tetapi belum tentu mampu benar-benar mendengarkan; kita dapat terhubung dalam jaringan sosial, tetapi belum tentu merasa menjadi bagian dari kehidupan bersama; kita dapat memiliki banyak teman di ruang digital, tetapi tetap merasa sendirian di kehidupan nyata.
Ketika kepercayaan melemah, masyarakat menjadi rapuh; ketika keadilan dirasakan semakin jauh, solidaritas ikut melempem; dan ketika setiap orang hanya sibuk menyelamatkan dirinya sendiri, kehidupan bersama kehilangan fondasinya. Padahal, manusia tidak pernah benar-benar hidup sendirian.
Kearifan Sunda mengingatkan hal ini lewat pikukuh silih asah, silih asih, silih asuh—saling mengasihi, saling mengasah, saling mengasuh—yang menempatkan keberadaan seseorang baru bermakna penuh dalam keterkaitannya dengan sesama, sekaligus lewat sikap someah hade ka semah, keramahan yang tulus kepada siapa pun yang datang, sebagai fondasi kepercayaan antarsesama dalam kehidupan bermasyarakat.
Kebahagiaan seseorang dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungannya, kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh kualitas manusianya, dan kekuatan sebuah negara sangat bergantung pada hubungan yang sehat di antara warganya. Karena itu, membangun manusia tidak cukup dengan membuatnya pintar dan produktif; manusia juga harus mampu hidup berbarengan, menghargai perbedaan, dan merasa bertanggung jawab terhadap kehidupan di sekitarnya.
Jika persoalan manusia, alam, dan masyarakat muncul secara bersamaan, mungkin kita perlu melihatnya bukan sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Krisis ekonomi, kerusakan lingkungan, konflik sosial, ketimpangan, dan kegelisahan manusia memiliki satu benang merah: kita semakin kehilangan kesadaran bahwa kehidupan adalah sebuah kesatuan.
Selama ini kita terbiasa membagi kehidupan ke dalam banyak sektor—ekonomi dipisahkan dari lingkungan, pendidikan dipisahkan dari karakter, teknologi dipisahkan dari etika, politik dipisahkan dari moralitas, dan pembangunan dipisahkan dari kebudayaan. Padahal kehidupan tidak bekerja seperti itu: kerusakan lingkungan dapat menjadi persoalan ekonomi, ketimpangan ekonomi dapat menjadi persoalan sosial, persoalan sosial dapat menjadi persoalan politik, dan keputusan politik pada akhirnya kembali memengaruhi kehidupan manusia dan alam.
Dengan kata lain, manusia membentuk sistem, tetapi sistem juga bisa membekuk manusia. Jika sebuah sistem hanya menghargai pertumbuhan, manusia akan terdorong mendaki ke puncak harapan; jika sistem hanya menghargai keuntungan, manusia akan mudah mengukur segala sesuatu dengan angka; dan jika sistem hanya menghargai kekuasaan, manusia akan berlomba mendapatkan pengaruh. Karena itu, memperbaiki kehidupan tidak cukup hanya dengan mengubah perilaku individu; kita juga perlu menata kehidupan yang membentuk perilaku tersebut.
Lalu, dari mana kita harus memulai? Barangkali bukan dari sesuatu yang terlalu rumit. Pertama, manusia perlu kembali mengenal dirinya. Pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan manusia yang cerdas; ia juga harus membantu manusia memahami nilai, tanggung jawab, batas kebutuhan, dan makna kehidupannya—sebagaimana pikukuh Sunda telah mengajarkan lewat watak cageur, bageur, bener, singer, dan pinter yang harus tumbuh berbarengan. Kita membutuhkan manusia yang bukan hanya mampu berpikir, tetapi juga mampu merasa dan memertanggungjawabkan tindak-tanduknya.
Kedua, manusia perlu memperbaiki hubungannya dengan alam. Pembangunan tidak boleh hanya bertanya, “berapa banyak yang dapat kita ambil dari alam?” Pertanyaan yang lebih penting adalah, “berapa banyak yang dapat kita kembalikan kepada kehidupan?” Di sinilah gagasan keberlanjutan menjadi penting, persis seperti yang telah lama dijaga oleh pikukuh gunung teu meunang dilebur, lebak teu meunang diruksak: alam bukan warisan yang boleh kita habiskan, melainkan amanah yang harus kita jaga untuk mereka yang belum lahir.
Ketiga, manusia perlu memulihkan hubungan dengan sesamanya. Kita membutuhkan kembali budaya gotong royong, musyawarah, kepedulian, penghormatan terhadap perbedaan, dan keadilan—semangat yang sama dengan yang dirawat pikukuh silih asah, silih asih, silih asuh. Kemajuan teknologi seharusnya membuat manusia semakin terhubung, bukan semakin terasing; pertumbuhan ekonomi seharusnya memerluas kesejahteraan, bukan memerlebar jarak; dan kekuasaan seharusnya menjadi instrumen pelayanan, bukan alat dominasi.
Negara sebagai Penjaga Kehidupan
Cara pandang ini juga membawa konsekuensi bagi negara—yang tidak cukup hanya menjadi pengatur dan pengendali; tapi penjaga kehidupan. Tata kelola negara harus mampu melihat manusia, masyarakat, ekonomi, lingkungan, pendidikan, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan sebagai bagian dari satu ekosistem: pembangunan manusia harus berjalan bersama pembangunan lingkungan, pertumbuhan ekonomi harus berjalan bersama keadilan sosial, kemajuan teknologi harus berjalan bersama etika, dan kekuatan negara harus berjalan bersama kesejahteraan rakyat.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan negara tidak boleh hanya dilihat dari seberapa tinggi pertumbuhan ekonominya, atau seberapa banyak infrastrukturnya dibangun. Kita juga perlu bertanya: apakah manusianya semakin bermartabat, apakah masyarakatnya semakin adil, apakah alamnya semakin terjaga, apakah hubungan antarwarganya semakin kuat, dan apakah generasi yang akan datang masih memiliki ruang kehidupan yang layak?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang pada akhirnya menentukan apakah pembangunan benar-benar menghasilkan kemajuan atau sekadar pertumbuhan belaka.
Indonesia dan Ingatan tentang Keselarasan
Bagi Indonesia, gagasan tentang kehidupan yang saling terhubung, sesungguhnya bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Berbagai kearifan Nusantara telah lama mengenal pentingnya keseimbangan antara manusia, masyarakat, alam, dan nilai-nilai luhur kehidupan. Pikukuh masyarakat adat Sunda yang telah disinggung di atas, hanyalah satu dari sekian banyak untaian kearifan itu; gotong-royong, musyawarah, keselarasan dengan alam, penghormatan kepada kehidupan, dan tanggung jawab terhadap komunitas, merupakan bagian dari kekayaan sosial yang pernah dan sebenarnya masih menjadi kekuatan bangsa ini di berbagai penjuru Nusantara.
Memang, kita tidak harus kembali ke masa lalu. Namun, mungkin kita perlu menengok kembali nilai-nilai yang pernah membuat manusia Nusantara memahami bahwa kehidupan bukan hanya tentang diri sendiri. Warisan itu tidak seharusnya berhenti sebagai simbol budaya; ia perlu diterjemahkan menjadi cara berpikir dalam pendidikan, ekonomi, pembangunan, tata kelola pemerintahan, dan kehidupan sosial. Sebab bangsa yang maju bukan bangsa yang meninggalkan nilai-nilainya, melainkan bangsa yang mampu membawa nilai-nilai terbaiknya menjawab tantangan zaman.
Persoalan terbesar kita mungkin bukan karena manusia tidak tahu bagaimana caranya membangun. Kita sangat pandai membangun gedung, jalan, kota, industri, teknologi, dan berbagai sistem ekonomi. Justru yang nampaknya kita lupakan adalah pertanyaan yang lebih mendasar: untuk siapa semua itu dibangun? Lebih jauh lagi, kehidupan seperti apa yang ingin kita wariskan kepada generasi berikutnya?
Pertanyaan tersebut mesti membawa kita pada pamahaman bahwa pembangunan seharusnya tidak melulu menghasilkan benda, tetapi juga membangun kualitas manusia; tidak hanya menciptakan kekayaan, tetapi juga keadilan; tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga keberlanjutan; tidak hanya menguasai alam, tetapi juga merawatnya; dan tidak hanya membuat manusia hidup lebih lama, tetapi juga membuat kehidupan menjadi lebih bermakna.
Barangkali inilah saatnya kita berhenti sejenak dari perlombaan membangun dunia, dan mulai bertanya kembali tentang kemanusiaan yang sedang kita rayakan.
Sebab ketika manusia kembali menemukan dirinya, ia akan lebih mudah memahami hubungannya dengan alam. Ketika ia kembali menghormati alam, ia akan menyadari keterikatannya dengan sesama. Manakala manusia kembali memahami bahwa dirinya, alam, dan sesamanya merupakan satu kesatuan kehidupan, pembangunan tidak lagi sekadar menjadi proyek ekonomi; namun berubah menjadi ikhtiar membangun peradaban.
Pada akhirnya, membangun kembali tatanan kehidupan bukanlah upaya menguasai dunia dengan cara yang lebih cepat, melainkan ikhtiar untuk belajar kembali hidup sebagai bagian dari dunia yang lebih besar ketimbang diri kita sendiri. ***
