Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyiapkan sanksi bendera hitam bagi perangkat daerah yang gagal membina Kampung Pancasila. Evaluasi ini bahkan mengancam jabatan kepala dinas.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyiapkan sanksi simbolik berupa bendera hitam bagi perangkat daerah yang gagal mendampingi Kampung Pancasila. Penanda ini dipasang tepat di kantor dinas terkait.
Sebaliknya, satuan kerja yang dinilai berhasil melahirkan perubahan nyata di lingkungan rukun warga binaan berhak mengibarkan bendera putih sebagai bentuk apresiasi kinerja.
Taruhan Kursi Kepala Dinas
Langkah tegas tersebut bukan sekadar seremoni pajangan. Wali Kota menegaskan rapor evaluasi bendera hitam akan langsung menentukan nasib keberlanjutan karier para pejabat eselon di lingkungan pemerintah kota.
“Bendera hitam ini akan berpengaruh terhadap kinerja Kepala PD. Apakah terus menjadi Kepala PD atau tidak,” kata Eri Cahyadi saat memaparkan skema evaluasi aparatur sipil negara di Surabaya.
Pemerintah Kota Surabaya menugaskan satu aparatur sipil negara untuk mendampingi satu rukun warga. Para pendamping disebar merata dari tingkatan dinas, badan, bagian, hingga kecamatan dan kelurahan.
Tanggung Jawab Mengubah Paradigma
Skema pengawasan ini menuntut para aparatur turun langsung ke lapangan. Mereka diminta menjadi motor penggerak gotong royong warga, bukan sekadar mencatat daftar hadir administrasi.
“Agar kita sadar betul membangun Kota Surabaya bukan hanya pemerintahnya, tapi bagaimana pemerintah bisa mengajak seluruh warga membangun kotanya sendiri,” ujar Eri menjelaskan arah program.
Program Kampung Pancasila diharapkan mampu merombak kebiasaan masyarakat dari tataran paling akar rumput guna menjaga kerukunan serta ketahanan sosial kota secara mandiri.***
