Khalid sebelumnya diperiksa penyidik KPK pada Selasa (9/9). Pemeriksaan berlangsung sekitar 7,5 jam. Seusai pemeriksaan, Khalid menyebut dirinya justru menjadi korban.
KTT BRICS merancang sistem pembayaran digital antarnegara. Terdengar keren bak jalan ninja menuju kiamat dolar. Sayangnya, jangankan dipakai, cetak birunya saja belum kelar.
Media Rakyat | Samudrafakta
Pemerintah Kaji Aturan Satu Orang Satu Akun Medsos, Disebut Bisa Tekan Hoaks dan Penipuan
Komdigi mengklaim pembatasan akun bisa menjadi solusi untuk menekan praktik penipuan digital serta mempermudah pengawasan ruang digital dari misinformasi dan hoaks.
KPU Rahasiakan Dokumen Persyaratan Capres-Cawapres, Termasuk Ijazah
Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan KPU 731/2025, yang ditandatangani Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin pada 21 Agustus 2025.
Reformasi Polri Dinilai Mendesak, Pakar Ingatkan Jangan Sekadar Jargon
Reformasi harus dimulai dari pendidikan dan pelatihan calon anggota Polri. Rekrutmen yang transparan serta pembenahan kurikulum dinilai bisa melahirkan aparat berintegritas.
PPATK Serahkan Data Aliran Duit Korupsi Haji ke KPK, Publik Tunggu Penetapan Tersangka
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengaku lembaganya terus berkoordinasi dengan KPK untuk menelusuri praktik jual beli kuota haji yang disebut telah berlangsung lama.
7 Pekerja Freeport Belum Ditemukan, DPR Desak Pencarian Jalan Terus
Tujuh pekerja Freeport masih belum ditemukan setelah sepekan terjebak longsor di tambang bawah tanah Grasberg, Papua Tengah. DPR mendesak pencarian terus dilakukan dan meminta Freeport bertanggung jawab penuh.
Pemerintah Siapkan Magang Berbayar hingga Subsidi Ojol
Skema magang berbayar akan dibuat selaras dengan bidang studi para mahasiswa agar mereka mendapat pengalaman kerja sesuai kompetensi.
Prabowo Siap Bentuk Tim, Perlukah Reformasi Polri?
Komitmen politik dari Presiden perlu dibarengi dengan penguatan regulasi yang melibatkan DPR.
Gaya ‘Nyentrik’ Menkeu Baru: Dari Kritik MBG hingga Pernah Sebut IMF ‘Tidak Pintar’
Purbaya menuntut transparansi penuh anggaran MBH hingga ke level “piring anak-anak”. Ia mengusulkan agar ada jumpa pers bulanan, supaya publik bisa mengawasi langsung ke mana uang negara mengalir.
5 Pejabat Kemenag Bubuhkan Paraf untuk SK Kuota Haji yang Diduga Bermasalah
KPK mendapatkan keterangan ini setelah memeriksa mantan Sekjen Kemenag Nizar Ali.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.