KTT BRICS merancang sistem pembayaran digital antarnegara. Terdengar keren bak jalan ninja menuju kiamat dolar. Sayangnya, jangankan dipakai, cetak birunya saja belum kelar.
Membicarakan “kiamat dolar” atau dedolarisasi setiap kali negara-negara berkembang berkumpul itu rasanya seperti mendengar prediksi kiamat kalender suku Maya: obrolannya selalu ramai dan dramatis, tapi kejadiannya tak kunjung tiba. Seolah-olah, hanya bermodalkan kumpul-kumpul dan pidato kenegaraan, hegemoni mata uang Amerika Serikat bisa langsung runtuh esok pagi.
Kenyataannya, tentu saja tidak semudah itu. Jangankan menggulingkan sistem keuangan global, menyatukan standar keamanan data antartetangga saja susahnya bukan main.
Namun, wacana ambisius ini kembali memanas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-18 BRICS yang digelar di New Delhi, India, pada Sabtu dan Minggu, 12–13 September 2026. Di tengah deretan pidato soal tatanan dunia yang adil dan merata bagi negara berkembang, terselip satu agenda teknis yang jauh lebih konkret: menyambungkan sistem pembayaran antarnegara anggota.
Presiden Prabowo Subianto ikut ambil bagian langsung dalam perhelatan akbar ini. Beliau mendarat di New Delhi pada Jumat malam, 11 September 2026, dikawal oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Bagi Indonesia, ini adalah panggung yang relevan. Setelah resmi melangkah menjadi anggota penuh BRICS pada tahun 2025, Indonesia kini satu gerbong dengan Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. (Arab Saudi sudah mendapat undangan kehormatan, kendati urusan administrasi keanggotaan penuhnya masih perlu diperjelas).
Di India, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral BRICS sepakat menugaskan kelompok kerja khusus untuk merumuskan sistem transaksi lintas negara. India, selaku tuan rumah, tampak paling agresif mendorong penyambungan mata uang digital yang diterbitkan bank sentral, alias central bank digital currency (CBDC). Terdengar menjanjikan, seolah jalan raya bebas hambatan tanpa tol dolar sudah di depan mata. Namun, jalan itu rupanya masih berupa tanah urukan, dan petanya pun belum selesai digambar.
Tiga Rencana yang Sering Bikin Salah Paham
Setiap kali BRICS membahas keuangan, publik sering mencampuradukkan tiga gagasan yang sebetulnya berbeda.
Pertama, penggunaan mata uang nasional untuk perdagangan bilateral. Dalam skenario ini, pengusaha kain di Pekalongan yang mengekspor barang ke India bisa langsung bertransaksi menggunakan rupiah atau rupee, tanpa perlu repot mampir menukar uangnya ke dolar AS (USD) terlebih dahulu.
Kedua, urusan interoperabilitas sistem pembayaran. Intinya, jaringan pembayaran cepat milik masing-masing negara disambungkan. Mirip seperti mesin ATM bersama, tapi ini lintas batas negara.
Ketiga, penyambungan infrastruktur CBDC. Mata uang digital resmi negara dibuat agar bisa saling mengenali dan berinteraksi dengan mata uang digital negara anggota lainnya.
Hal yang harus digarisbawahi: ketiga gagasan ini sama sekali bukan rencana pembuatan mata uang tunggal ala Euro untuk geng BRICS. Tidak ada indikasi bahwa KTT New Delhi akan melahirkan uang kertas bergambar gabungan panda, beruang, dan komodo untuk menyingkirkan rupiah atau yuan. Brasil memang pernah melontarkan wacana mata uang bersama, tapi idenya menguap ditiup angin realitas. India pun menegaskan bahwa urusan CBDC ini murni demi memuluskan pembayaran kasir, bukan untuk kudeta terhadap dolar sebagai mata uang cadangan dunia.
Pasar Raksasa, Tapi Nyambungin Kabel Beda Cerita
Di atas kertas, BRICS memang raksasa. Para anggotanya mewakili lebih dari 40 persen total populasi dunia dan memegang kendali atas hampir seperempat perekonomian global. Dengan massa sebesar itu, wajar jika mereka merasa berhak punya jaringan kasir sendiri.
Masalahnya, menyambungkan CBDC tidak bisa selesai hanya dengan modal salaman dan ketok palu kepala negara. Tingkat kesiapan teknologi uang digital setiap negara sangat timpang. Ada yang baru level coba-coba, ada yang sudah sampai tahap uji coba antarlembaga keuangan.
Sebelum transaksi benar-benar bisa mengalir, kesepuluh negara ini harus pusing menyepakati standar teknologi, mekanisme penentuan nilai tukar, hingga urusan krusial soal perlindungan data. Belum lagi pertanyaan receh tapi penting: kalau sistemnya mendadak eror atau ada transaksi bodong, bank sentral mana yang harus disentil?
Kondisi makin rumit ketika dihadapkan pada ketimpangan neraca perdagangan. Praktik tukar guling mata uang atau currency swap sangat rentan jika satu negara terlalu rajin menjual barang tapi malas membeli. Lama-lama, negara pembeli hanya akan menumpuk mata uang mitra yang tidak laku dipakai belanja ke negara lain. Ujung-ujungnya, karena pasar uang lokal kurang likuid, para pengusaha akan kembali berbisnis menggunakan USD yang terbukti laku di mana saja.
Politik dan Curiga yang Menjegal
BRICS bukanlah kelompok paduan suara yang selalu bernyanyi dengan nada seragam. Mereka punya kepentingan politik yang kadang saling sikut.
Rusia dan Cina jelas menjadikan forum ini sebagai panggung perlawanan terhadap dominasi Barat. Namun, India dan Brasil lebih pragmatis; mereka hanya ingin urusan dagang yang adil dan reformasi di lembaga keuangan global, tanpa niat mengibarkan bendera perang terhadap Washington.
Di internal sendiri, rasa saling curiga masih kental. Hubungan India dan Cina langgeng dibayangi persaingan geopolitik dan sengketa perbatasan. India pun sebelumnya sangat berhati-hati jika sistem keuangannya harus terhubung dengan teknologi yang dikendalikan Beijing. Di sudut lain, ketegangan antara Iran dan Uni Emirat Arab membuat integrasi finansial makin berliku.
Kekompakan mereka pernah diuji pada Mei 2026, ketika para menteri luar negeri BRICS bahkan sampai gagal merilis pernyataan bersama gara-gara perbedaan pandangan. Lha wong bikin rilis pers saja alot, apalagi mau bikin sistem keuangan lintas negara.
Warga Kita Dapat Untung Apa?
Lantas, apa gunanya Indonesia ikut pusing mengurusi sistem ini?
Bila ekosistem ini sukses beroperasi, manfaatnya bisa dirasakan hingga ke akar rumput. Eksportir, importir, pelaku pariwisata, hingga jutaan pekerja migran Indonesia bisa menghemat ongkos saat mengirim uang karena tidak perlu lagi disunat biaya administrasi bank koresponden berbasis dolar.
Namun, keuntungan itu datang satu paket dengan risiko besar. Fluktuasi nilai tukar yang tajam, mahalnya ongkos membangun infrastruktur baru, hingga ancaman peretas yang mengintai keamanan siber harus dihitung matang.
Pemerintah punya PR besar untuk menjelaskan secara jujur di mana posisi Indonesia dalam gerbong CBDC BRICS ini. Publik berhak tahu apakah kita hanya datang untuk meramaikan diskusi, bersiap mengintegrasikan sistem perbankan lokal, atau siap menanggung biaya uji cobanya.
Pada akhirnya, hasil KTT di India ini baru bisa diukur dari dokumen teknisnya, bukan dari nyaringnya pidato. Deklarasi soal pembayaran mandiri hanya akan menjadi wacana usang jika tidak disertai kejelasan teknis: bank mana yang ditunjuk, kapan uji cobanya, dan seberapa murah biayanya.
Presiden Prabowo memang telah duduk di meja perundingan. Namun, bagi para pengusaha kelas menengah dan buruh migran, pertanyaan terpentingnya bukan apakah negara anggota bisa berpidato gagah soal dedolarisasi. Pertanyaan utamanya sangat sederhana: mungkinkah kelak mereka bisa mengirim uang hasil keringat dengan lebih murah, lebih cepat, dan tak kurang satu sen pun, ataukah kita hanya sedang mengganti merek mesin kasir dengan biaya yang sama mahalnya?***
