Dua ratus juta rekening baru dirancang dapat saldo Rp50.000 dari APBN. Purbaya menilai jumlah itu “tidak banyak-banyak amat”.
Pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp11 triliun dari APBN untuk mengisi rekening massal warga. Setiap rekening dirancang mendapat saldo awal Rp50.000.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan angka itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 9 September 2026. Program ini menyasar lebih dari 200 juta penduduk.
“Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar Rp11 T lah,” kata Airlangga.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang APBN menanggung saldo awal itu. “Mungkin ya. Kan kalau Rp50 ribu kali sekian saya, nggak banyak-banyak amat lah kalau saya lihat,” ujarnya di kantor Kemenkeu pada hari yang sama.
Anggaran 2026 atau 2027 belum diputuskan. Airlangga mengatakan pembukaan rekening akan berjalan bertahap. Target awal: sebelum akhir 2026.
Saldo Bisa Ditarik, Rekening untuk Bansos
Airlangga menegaskan saldo Rp50.000 bisa ditarik pemiliknya. Rekening itu juga disiapkan sebagai saluran bantuan sosial tunai. Uji coba transfer bansos direncanakan mulai 2027.
Presiden Prabowo Subianto menugaskan BRI dan BSI sebagai penyedia rekening. Arahan itu keluar dalam rapat terbatas di Istana, Senin, 7 September 2026.
BRI dan BSI Pakai Data Dukcapil
Pembukaan rekening dirancang berbasis NIK dan data Dukcapil. Warga yang genap 17 tahun dan mendapat KTP dijadwalkan otomatis memiliki rekening. Aplikasi digital BRI dan BSI akan dipakai sebagai pintu masuk.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan mekanisme dana awal masih dirancang. “Mekanismenya lagi dirancang. Segera kok,” katanya di Istana, Rabu.
Rekening lama milik warga akan dikonsolidasikan ke skema baru. Bagi pelaku UMKM, rekening itu direncanakan terhubung ke QRIS.
Airlangga menyinggung capaian inklusi keuangan 93,62 persen dan literasi keuangan 63,57 persen dari survei OJK-BPS. Regulasi agar saldo tidak “disedot” biaya administrasi masih disusun bersama BI dan OJK.
Dewan Nasional Keuangan Inklusif diminta merampungkan aspek teknis. Tanpa payung itu, roll out massal belum bisa dimulai.***
