Pertemuan kiai sepuh Nahdlatul Ulama di Lirboyo mendesak Presiden Prabowo Subianto menindak tegas pejabat pemerintah yang berupaya mengintervensi Muktamar ke-35 NU.
Perwakilan kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU), KH Muhibbul Aman Aly, mendesak Presiden Prabowo Subianto menindak tegas pejabat yang mengintervensi Muktamar ke-35. Seruan ini disepakati di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Rabu, 26 Agustus 2026.
Para kiai sepuh berkumpul untuk memastikan muktamar berjalan sesuai muruah dan nilai organisasi. Fokus utamanya adalah menjaga kemandirian NU dari tekanan internal maupun kekuatan politik eksternal.
”Apabila terdapat pejabat menteri atau lainnya yang melakukan tindakan tidak patut yang dapat dinilai sebagai intervensi, kami berharap kepada Bapak Presiden untuk mengambil tindakan tegas,” kata KH Muhibbul.
Sikap Pemerintah dan Penyelenggara
Ihwal kemandirian tersebut, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Ma’ruf Amin, meyakini Presiden Prabowo telah menunjukkan sikap menghormati batas organisasi. Namun, ia mengingatkan jajaran kabinet agar mengambil langkah sejalan.
”Saya yakin Presiden juga bersikap seperti itu dan juga jangan sampai ada pihak-pihak di bawahnya yang tidak melaksanakannya,” tutur KH Ma’ruf Amin merespons potensi intervensi kekuasaan.
Selain itu, KH Ma’ruf meminta panitia memastikan seluruh rangkaian permusyawaratan tetap kondusif. Muktamar ini dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, mulai Kamis, 27 Agustus 2026.
Menjaga Martabat Pemilihan
Sebelumnya, para ulama juga menyoroti kemurnian sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam pemilihan pemimpin. Mekanisme tersebut merupakan wujud kedudukan keulamaan yang martabatnya harus dilindungi dari pelbagai intrik.
Muktamirin ditegaskan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam forum permusyawaratan ini. Oleh sebab itu, hak mereka untuk menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan tidak boleh diwarnai manipulasi atau pengondisian suara.
”Kepada para pelaksana, para panitia supaya menjaga supaya Muktamar ini berjalan dengan kondusif. Jangan terjadi apa-apa dan supaya berjalan secara demokratis dan jujur sesuai dengan akhlak NU,” kata KH Ma’ruf Amin.***
