Nama “Ramenini Cappuccini” lahir dari semangat tren anomali—sesuatu yang beda, nyeleneh, tapi justru bikin penasaran. Cocok banget dengan karakter Gen Z yang selalu haus akan hal baru dan fun.
KTT BRICS merancang sistem pembayaran digital antarnegara. Terdengar keren bak jalan ninja menuju kiamat dolar. Sayangnya, jangankan dipakai, cetak birunya saja belum kelar.
Media Rakyat | Samudrafakta
KPU Bantah Lindungi Jokowi-Gibran soal Ijazah, Tegaskan Aturan Berlaku Umum
KPU menegaskan, Keputusan KPU 731/2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Capres-Cawapres sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan berlaku untuk semua kandidat, bukan hanya individu tertentu.
Pemerintah Luncurkan Paket Ekonomi 2025 ‘8+4+5’, Magang ‘Fresh Graduate’ Dapat Gaji Rp3,3 Juta
Penerima manfaat tahap pertama 20.000 orang dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum UMP.
Blunder KPU Soal Dokumen Capres Diduga Demi Tutupi Skandal Ijazah Palsu
KPU dinilai keliru menafsirkan aturan perlindungan data pribadi dengan menjadikannya dasar kerahasiaan.
Begini Kata KPK soal Kemungkinan Panggil Ketum PBNU dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK juga melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana yang diduga merupakan hasil penyimpangan.
PBNU Bantah Terima Aliran Dana Korupsi Kuota Haji, Siap Kooperatif dengan KPK
Ketua Bidang Keagamaan PBNU, Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur, mengatakan pihaknya sudah melakukan pengecekan internal. Hasilnya, kata dia, tak ditemukan indikasi dana mencurigakan.
Menteri Pertanian Andi Amran Gugat Tempo Rp200 Miliar, Sidang Perdana Digelar di PN Jaksel
Direktur Eksekutif LBH Pers, Mustafa Layong, menjelaskan pihaknya bersama Kementerian Pertanian sebelumnya sudah mencoba menyelesaikan perkara ini melalui Dewan Pers.
Pemilik Uhud Tour Khalid Basalamah Kembalikan Uang ke KPK, Mengaku Jadi Korban Travel Lain dalam Kasus Kuota Haji Tambahan
Khalid sebelumnya diperiksa penyidik KPK pada Selasa (9/9). Pemeriksaan berlangsung sekitar 7,5 jam. Seusai pemeriksaan, Khalid menyebut dirinya justru menjadi korban.
Pemerintah Kaji Aturan Satu Orang Satu Akun Medsos, Disebut Bisa Tekan Hoaks dan Penipuan
Komdigi mengklaim pembatasan akun bisa menjadi solusi untuk menekan praktik penipuan digital serta mempermudah pengawasan ruang digital dari misinformasi dan hoaks.
KPU Rahasiakan Dokumen Persyaratan Capres-Cawapres, Termasuk Ijazah
Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan KPU 731/2025, yang ditandatangani Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin pada 21 Agustus 2025.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.