Dengan banyaknya saksi diperiksa, penggeledahan, serta bukti uang yang sudah disita, sudah cukup bagi KPK untuk menetapkan siapa yang bertanggung jawab.
KTT BRICS merancang sistem pembayaran digital antarnegara. Terdengar keren bak jalan ninja menuju kiamat dolar. Sayangnya, jangankan dipakai, cetak birunya saja belum kelar.
Media Rakyat | Samudrafakta
Kalau Tunggu Pemerintah, Rumah Keburu Ambruk
Setiap musim hujan, jutaan keluarga hidup dengan rasa takut. Atap bisa roboh, lantai jadi lumpur, dinding rapuh mengancam keselamatan.
Google PHK 200 Pekerja Kontrak AI, Diduga Terkait Protes Upah
Mengutip laporan Wired dan Techspot (16/9), para pekerja terdampak kebanyakan berbasis di Amerika Serikat dan tergabung dalam program “super rater”.
Pakar Hukum Sindir KPU “Pagi Dele Sore Tempe” Soal Aturan Dokumen Capres
Menurutnya, keputusan KPU sejak awal bermasalah karena tidak mempertimbangkan dampak strategis terhadap keterbukaan informasi publik maupun kredibilitas lembaga.
Pesantren Award 2025 Umumkan Finalis, dari Kepala Daerah hingga Santri Inspiratif
Kemenag umumkan finalis Pesantren Award 2025. Nama-nama kepala daerah dan santri inspiratif masuk daftar 10 besar, siap bersaing ke tahap berikutnya
Aktivis NABRAK: Jangan Campuradukkan NU dengan PBNU, Mari Tetap Cintai NU
Ia juga meminta warganet bersikap adil. Ia mengingatkan, hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan KPK.
NU Terseret Isu Korupsi Kuota Haji, Mahfud MD Prihatin, Para Kiai Gerah
Mahfud menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasti sudah memiliki indikasi kuat sebelum menyampaikan ke publik. Namun, ia menilai perlu diperjelas apakah dana itu benar masuk ke institusi PBNU atau hanya kepada individu.
Menko PMK Cak Imin Minta Rp200 Triliun Dana Himbara Serius Dikucurkan ke UMKM
Kata dia, sektor UMKM terbukti konsisten dalam mengembalikan pinjaman, sehingga patut diprioritaskan.
KPU Cabut Aturan Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres
Dengan pencabutan aturan tersebut, Afifuddin memastikan KPU akan menyesuaikan kembali tata kelola informasi, termasuk kemungkinan membuka dokumen capres-cawapres kepada publik sesuai ketentuan undang-undang.
FGSNI Tolak Guru Jadi Penerima MBG, Minta Anggaran Dialihkan ke Tunjangan
FGSNI menilai, jumlah guru yang jutaan orang akan menyedot anggaran sangat besar jika ikut menerima MBG. Lebih tepat jika dana itu dialokasikan untuk kelanjutan program inpassing, pengangkatan guru PPPK swasta atau honorer, serta peningkatan insentif lain.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.