Menko PM Muhaimin Iskandar berharap dana Rp200 triliun yang digelontorkan pemerintah ke Himbara bisa dinikmati UMKM. Ia menekankan perbankan harus memberi prioritas pinjaman ke usaha kecil.
__________
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta pemerintah dan perbankan memberi porsi besar bagi UMKM dari dana Rp200 triliun yang baru digelontorkan ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Rp200 triliun yang baru digelontorkan oleh Menteri Keuangan, saya sangat berharap UMKM mendapatkan peluang,” ujar Cak Imin saat membuka Festival Kemudahan dan Perlindungan UMKM di Politeknik Pariwisata Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (16/9).
Cak Imin mengingatkan agar pelaku UMKM menyiapkan diri agar akses kredit tidak sia-sia. Ia menekankan, sektor UMKM terbukti konsisten dalam mengembalikan pinjaman, sehingga patut diprioritaskan.
Kementerian Keuangan sebelumnya menempatkan dana Rp200 triliun di bank Himbara untuk memperkuat likuiditas sekaligus mendorong penyaluran kredit ke sektor riil. Dana itu diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 dan tidak boleh dipakai membeli SBN maupun SRBI.
Rinciannya, BRI, BNI, dan Mandiri masing-masing menerima Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.
Wamen UMKM Helvi Muroza menegaskan pihaknya akan mendorong agar dana tersebut benar-benar mengalir ke usaha produktif seperti UMKM. “Rp200 triliun itu memang untuk kegiatan yang produktif. Kami mendorong Himbara,” katanya.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga sudah memperpanjang insentif PPh Final 0,5% bagi UMKM hingga 2029. Kebijakan ini bagian dari paket ekonomi senilai Rp16 triliun.
“Pemerintahan Pak Prabowo akan menjaga pengeluaran UMKM untuk pajak sekecil-kecilnya,” ujar Cak Imin yang juga Ketua Umum PKB. Ia menilai kebijakan ini bentuk perlindungan agar UMKM bisa tumbuh dan naik kelas.***
