Sembilan pejabat teknokrat mundur dalam 1,5 tahun terakhir. CELIOS menilai fenomena ini dipicu ketidakcocokan dengan ekonomi komando pemerintah.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menyoroti maraknya pejabat tinggi yang mengundurkan diri pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mencatat sembilan pejabat berlatar belakang teknokrat dengan reputasi internasional meletakkan jabatannya dalam 1,5 tahun terakhir.
Fenomena ini, menurut Bhima, bukanlah pergantian personel biasa di masa transisi pemerintahan. Ia menilai pengunduran diri tersebut menjadi sinyal bagi investor terkait adanya masalah serius di dalam tubuh lembaga negara. “Keluarnya teknokrat dan pejabat karier pertanda ekonomi komando Prabowo bukan berdasarkan meritokrasi tapi tekanan politik,” katanya di Solo, Jawa Tengah, Selasa (28/7/2026).
Ihwal gelombang pengunduran diri ini, catatan terbaru menunjukkan Perry Warjiyo mundur sebagai Gubernur Bank Indonesia pada 27 Juli 2026. Mundurnya pucuk pimpinan bank sentral ini terjadi di tengah tertekannya nilai tukar rupiah ke level terendah sejak krisis 1998. “Ketika orang-orang yang paling memahami kompleksitas lembaga yang mereka pimpin memilih keluar, pasar membaca itu sebagai sinyal bahwa ada keretakan di dalam internal lembaga negara,” ujarnya.
Sebelumnya, empat pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mundur serentak pada 30 Januari 2026. Keempatnya meliputi Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar dan Wakil Ketua Mirza Adityaswara. Dua petinggi lain yang turut mundur adalah Inarno Djajadi dan Aditya Jayaantara.
Selain itu, nama-nama lain yang lebih dahulu mundur adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro. Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Dirilman Rachman turut mengambil langkah serupa. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang juga mengundurkan diri dengan alasan kesehatan.
Tiga Alasan Utama Pejabat Mundur
Bhima menyebut ada tiga alasan utama yang mendorong para pejabat negara ini meletakkan jabatannya. Pertama, tingginya tekanan penyesuaian arah kebijakan lembaga independen dengan agenda politik pemerintah. Ia mencontohkan beban pembiayaan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
