Maraknya pengunduran diri sembilan pejabat tinggi negara, termasuk Gubernur BI dan petinggi OJK di era Prabowo, disorot. CELIOS menilai mundurnya para teknokrat dipicu besarnya tekanan politik dan kekhawatiran atas rekam jejak mereka.
Maraknya pengunduran diri sembilan pejabat tinggi negara, termasuk Gubernur BI dan petinggi OJK di era Prabowo, disorot. CELIOS menilai mundurnya para teknokrat dipicu besarnya tekanan politik dan kekhawatiran atas rekam jejak mereka.
Tag: Kebijakan Publik
Pakar UGM Ingatkan Universitas Republik Indonesia Bebas Intervensi Politik
Pakar kebijakan publik UGM, Agustinus Subarsono, menyoroti urgensi otonomi akademik dan kebebasan dari intervensi politik dalam pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI). Proyek ini juga dinilai berpotensi membebani APBN.
BGN Gandeng Kantin Sekolah di Daerah 3T untuk MBG
BGN rombak skema Makan Bergizi Gratis dengan gandeng kantin sekolah dan UMKM di daerah 3T. Skema CSR juga dilirik, DPR dan akademisi sebut lebih efisien.
Ekonom Desak MBG Dihentikan, Sistem Dinilai Belum Aman
Ekonom Achmad Nur Hidayat mendesak penghentian sementara MBG untuk mengevaluasi keamanan pangan, kesiapan dapur, penerima manfaat, pengadaan, dan beban fiskal.
APBN Kurban Prabowo Picu Kritik Fikih
Polemik kurban Presiden lewat APBN bergeser dari soal sah syariat ke kritik fikih, prioritas anggaran, dan batas penyamaan APBN dengan Baitul Mal.
Prabowo Tagih Kampus Turun Gunung Bantu Pemda
Prabowo perintahkan kampus jadi asisten kepala daerah. Tapi rekam jejak ribuan MoU mengendap dan praktik pemotongan dana jadi ujian nyata bagi kolaborasi pemda-perguruan tinggi.
MAARIF Institute Ingatkan Keadilan Akses Haji
MAARIF Institute meminta pemerintah memastikan kebijakan haji tidak hanya cepat mengurai antrean, tetapi juga adil, inklusif, dan tidak meninggalkan jemaah rentan.
Hakim MK Pertanyakan Alasan Anggaran Makan Bergizi Gratis Masuk Sektor Pendidikan
Hakim Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah meminta penjelasan pemerintah terkait masuknya alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) ke pos pendidikan dalam APBN 2026 karena dinilai lebih relevan dengan sektor kesehatan atau sosial.
Ironi Kemandirian MANPK: Saat Negara Mundur dan Harapan Siswa Berprestasi Terkubur
Penghapusan beasiswa MANPK atas nama kemandirian mengancam akses pendidikan unggulan. Ketahui bagaimana negara seolah lepas tangan dari pendidikan.
BGN Gelontorkan Rp113 M untuk EO, Kepala BGN: SDM Internal Belum Siap
Badan Gizi Nasional gelontorkan Rp113 miliar untuk jasa EO. Kepala BGN Dadan Hindayana sebut SDM internal belum siap tangani kegiatan berskala besar. 31 paket pekerjaan tersebar ke 16 perusahaan.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.