Keluarga korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) kehilangan penghasilan. Pakar mendesak BGN dan SPPG menanggung kompensasi dan diberi sanksi denda.
Keluarga korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) kehilangan penghasilan. Pakar mendesak BGN dan SPPG menanggung kompensasi dan diberi sanksi denda.
Tag: Kebijakan Publik
RUU Perampasan Aset dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Menjaga ‘Tawazun’
Analisis mendalam RUU Perampasan Aset (RUU PA) melalui perspektif tawazun dalam ekonomi syariah. Simak bagaimana pemulihan kerugian negara akibat korupsi dapat mengembalikan keseimbangan sosial-ekonomi tanpa mengabaikan keadilan hukum.
Srikandi Kritis dari Depok: Fathimah Azzahra Menolak Bungkam
Profil Fathimah Azzahra, Wakil Ketua BEM UI 2026 asal Depok yang viral mendebat Kapolres di Bundaran HI dan mengkritisi Program Makan Bergizi Gratis.
BPS: Desil Bukan Penentu Mutlak Pembatasan BBM Bersubsidi
BPS menegaskan posisi desil kesejahteraan tidak bisa dijadikan acuan tunggal dalam pembatasan Pertalite dan BBM subsidi. Pahami cara kerjanya dan langkah sanggah data bila tak sesuai.
Aturan Dana Ganda, Guru Honorer Susukan Dikejar untuk Kembalikan Insentif
Puluhan guru honorer madrasah swasta di Kabupaten Semarang terpaksa mengembalikan insentif daerah dan THR akibat aturan larangan dana ganda. Kebijakan ini dinilai memberatkan karena dana tersebut telah habis untuk kebutuhan Lebaran.
Berkah Tukin Militer dan Ironi Perjuangan Hidup Guru Honorer
Tunjangan kinerja TNI dan Kemenhan resmi naik 90 persen di tengah keluhan defisit anggaran. DPR dan pengamat mendesak pemerintah agar nasib jutaan guru honorer berpenghasilan minim turut diangkat demi masa depan bangsa.
Sembilan Pejabat Tinggi Mundur, CELIOS Soroti Tekanan Politik Prabowo
Maraknya pengunduran diri sembilan pejabat tinggi negara, termasuk Gubernur BI dan petinggi OJK di era Prabowo, disorot. CELIOS menilai mundurnya para teknokrat dipicu besarnya tekanan politik dan kekhawatiran atas rekam jejak mereka.
Pakar UGM Ingatkan Universitas Republik Indonesia Bebas Intervensi Politik
Pakar kebijakan publik UGM, Agustinus Subarsono, menyoroti urgensi otonomi akademik dan kebebasan dari intervensi politik dalam pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI). Proyek ini juga dinilai berpotensi membebani APBN.
BGN Gandeng Kantin Sekolah di Daerah 3T untuk MBG
BGN rombak skema Makan Bergizi Gratis dengan gandeng kantin sekolah dan UMKM di daerah 3T. Skema CSR juga dilirik, DPR dan akademisi sebut lebih efisien.
Ekonom Desak MBG Dihentikan, Sistem Dinilai Belum Aman
Ekonom Achmad Nur Hidayat mendesak penghentian sementara MBG untuk mengevaluasi keamanan pangan, kesiapan dapur, penerima manfaat, pengadaan, dan beban fiskal.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.