Kenaikan tunjangan kinerja aparatur pertahanan hingga 90 persen memicu sorotan. Pemerintah didesak segera mengalokasikan anggaran untuk mengangkat nasib jutaan guru yang masih merana.
Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Lalu Hadrian Irfani mendesak pemerintah segera meningkatkan gaji guru di seluruh wilayah Indonesia. Desakan ini merespons kebijakan Istana yang baru saja menaikkan tunjangan kinerja prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).
“Kenaikan tukin TNI tentu sudah melalui kajian yang mendalam. Kami tidak mempersoalkan, tetapi kami berharap gaji guru segera dinaikkan karena banyak yang hidup terbatas,” kata Lalu Hadrian di Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 42 dan 43 Tahun 2026. Regulasi ini resmi mengerek tunjangan aparatur Kementerian Pertahanan dan TNI menjadi 90 persen setelah tidak mengalami penyesuaian sejak 2018.
Kebijakan tersebut menuai polemik di ruang publik. Pasalnya, Presiden sempat menyatakan negara tidak memiliki cukup dana untuk menaikkan gaji guru maupun pegawai negeri saat berpidato di Bangkalan, akhir Juni lalu.
Prioritas Anggaran Negara
Terkait kontradiksi ini, pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran Mudiyati Rahmatunnisa menilai pemerintah mempertontonkan standar ganda. Keputusan ini memicu persepsi miring di tengah masyarakat mengenai arah prioritas pembangunan nasional.
“Publik menangkap narasi pemerintah tidak konsisten. Jika tidak ada penjelasan kuat, keputusan ini berpotensi dipersepsikan sebagai keberpihakan pada keamanan dibanding pendidikan,” ujar Mudiyati.
Realitas di lapangan memang menunjukkan ketimpangan nasib pahlawan tanpa tanda jasa. Survei Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) mencatat 74 persen guru honorer berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan, bahkan seperlimanya tak sampai Rp500.000.
Di sisi lain, ruang fiskal negara saat ini sedang tertekan hebat. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester pertama tahun 2026 menyentuh Rp196,5 triliun, yang berimbas langsung pada pemotongan dana transfer ke daerah.
Menanti Komitmen Kemanusiaan
Selain itu, Istana lekas menepis tudingan mengabaikan nasib pahlawan pendidikan di tanah air. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berdalih pemerintah juga tetap menaruh perhatian pada pendidik dan tenaga kesehatan, terutama di wilayah terpencil.
