UU Polri disahkan dalam 20 hari, rapat kerja 10 menit, tanpa draf publik. Ini bukan soal satu undang-undang — ini soal standar demokrasi yang terus kita turunkan sendiri.
UU Polri disahkan dalam 20 hari, rapat kerja 10 menit, tanpa draf publik. Ini bukan soal satu undang-undang — ini soal standar demokrasi yang terus kita turunkan sendiri.
Tag: DPR RI
Komisi X DPR RI Setujui Penguatan Anggaran BRIN
Komisi X DPR RI menyetujui penguatan anggaran BRIN pada Kamis (12/6/2026) demi mendukung hilirisasi riset pangan Biosalin dan infrastruktur nuklir.
Empat Kritik Mengiringi Revisi UU Polri
Revisi UU Polri menuai empat kritik utama: proses kilat, partisipasi publik lemah, kewenangan Polri meluas, dan pengawasan yang dinilai belum memadai.
Dasco Kejar UU Ketenagakerjaan Rampung Oktober
DPR menargetkan UU Ketenagakerjaan baru rampung Oktober 2026. Dasco menyebut kunci percepatan ada pada rumusan buruh dan pengusaha sebelum masuk parlemen.
Ribuan Guru Swasta ‘Kepung’ DPR Saat Paripurna, FGSNI Bawa Ultimatum Keras
Ribuan guru swasta dan madrasah menggelar aksi SIAGA di depan Gedung DPR RI bertepatan dengan Harkitnas. FGSNI menuntut keadilan PPPK, kesejahteraan, dan mengancam aksi lanjutan jika tuntutan diabaikan.
DPR Usul Prabowo Hapus ‘Kasta’ Guru, Semua Diangkat Jadi PNS
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani usul Presiden Prabowo hapus kastanisasi guru dan angkat semua jadi PNS. Usulan muncul merespons SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang dinilai hanya solusi jangka pendek.
Ancam Kedaulatan dan PNBP, DPR RI Desak Penertiban Total Kabel Laut Ilegal
DPR RI temukan kabel laut ilegal menjamur di perairan Indonesia. PSDKP didesak usut tuntas — PNBP terancam bocor, kedaulatan laut dipertaruhkan.
Oposisi DPR Dinilai Lemah, Kontroversi Presiden Tak Pernah Matang
Saiful Mujani mengkritik lemahnya oposisi DPR yang membuat isu kontroversial Presiden gagal dikawal. Simak ulasan hilangnya taring parlemen Indonesia.
Apa yang Berubah bagi Jutaan PRT setelah UU PPRT Disahkan?
UU PPRT bukan sekadar lembaran hukum baru. Ini perombakan mendasar atas cara negara memperlakukan jutaan perempuan yang selama ini bekerja tanpa hak. Tapi, prosesnya yang kilat menyisakan tanda tanya.
KPK Sita USD1 Juta Kasus Kuota Haji, Pansus Mengaku Terkejut
KPK menyita uang USD 1 juta dari dugaan korupsi kuota haji mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas yang sedianya untuk mengkondisikan Pansus Haji DPR.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.