Indonesia mengalihkan gas untuk kebutuhan listrik domestik. Singapura menyatakan memiliki pasokan cadangan, sementara DPR meminta kejelasan volume dan penerima realokasi.
Pengurangan ekspor gas Indonesia ke Singapura mendapat dukungan dari DPR, dengan catatan pasokan yang dialihkan harus benar-benar terserap di dalam negeri.
Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi Demokrat, Sartono Hutomo, meminta pemerintah memastikan kebijakan tersebut menghasilkan tambahan pasokan dan nilai ekonomi bagi masyarakat.
“Paling penting adalah memastikan realokasi gas terserap dan ada nilai tambah.”
“Jadi pengurangan ekspor harus diikuti peningkatan pasokan yang benar-benar dimanfaatkan industri dan konsumen dalam negeri,” kata Sartono, Minggu, 25 Oktober 2026.
Menurut Sartono, pemerintah perlu memperjelas volume yang dialihkan, sektor penerima, kesiapan infrastruktur, dan dampaknya terhadap kebutuhan energi nasional.
Gas Dialihkan untuk Pembangkit Domestik
Indonesia mulai mengurangi ekspor gas pipa ke Singapura pada Sabtu, 24 Oktober. SKK Migas menyatakan pengalihan ditujukan untuk menjaga keandalan pasokan pembangkit listrik domestik.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto sebelumnya mengumumkan pengurangan alokasi dari Natuna dan Sumatra dalam acara Subroto Awards di Jakarta.
“Mulai Sabtu, kita kurangi ekspor gas ke Singapura dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatra 16 BBTUD,” kata Djoko, sebagaimana diberitakan sejumlah media.
Namun, terdapat perbedaan satuan dalam pemberitaan. Penjelasan SKK Migas kepada media internasional menyebut total pengalihan 31 juta standar kaki kubik per hari, bukan 31 BBTUD.
Satuan volume dan kandungan energi tersebut perlu dibedakan. Angkanya tidak dapat dipertukarkan tanpa dasar konversi yang sesuai.
Dalam penjelasan SKK Migas, gas Natuna dialihkan kepada PLN Batam melalui jaringan WNTS–Pulau Pemping–Batam.
Pasokan Sumatra diarahkan melalui jaringan TGI untuk kebutuhan listrik Batam, Bintan, dan Sumatra.
Singapura Menyiapkan Pasokan Pengganti
Otoritas Pasar Energi Singapura atau EMA menyatakan pengurangan berdasarkan informasi importir mencapai 17 BBTUD selama 18 hari, kurang dari dua persen kebutuhan gas harian negara tersebut.
EMA menyatakan memiliki rencana cadangan untuk menghadapi pengurangan pasokan. Singapore GasCo juga disebut siap mengimpor tambahan gas alam cair atau LNG.
Keterangan itu menunjukkan kesiapan pasokan pengganti, bukan pengumuman keadaan darurat energi.
“EMA memahami bahwa para importir kami akan menempuh segala upaya hukum yang relevan berdasarkan ketentuan kontrak,” bunyi pernyataan EMA.
Pemasok Gas Supply mengakui pengiriman kepada pelanggan terdampak pengurangan sementara. Perusahaan menyatakan terus berkomunikasi dengan pelanggan dan pemasoknya.
Sekitar 95 persen pembangkitan listrik Singapura menggunakan gas alam. Namun, gas tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk Indonesia, Malaysia, dan impor LNG.
Sartono mengingatkan agar prioritas kebutuhan domestik tetap dijalankan dengan menjaga kepastian hukum dan hubungan bilateral.
“Evaluasi kontrak ekspor sebaiknya menjadi bagian dari strategi ketahanan energi jangka panjang.”
“Pemerintah harus memastikan pengurangan ini dilakukan dengan kepastian hukum dan komunikasi diplomatik yang sangat baik,” ujar Sartono.
Dengan demikian, manfaat realokasi perlu terlihat pada tambahan pasokan yang diterima pengguna domestik, sekaligus disertai kejelasan pelaksanaan kontrak dengan mitra dagang. ***
