Pemerintah menargetkan perluasan Makan Bergizi Gratis ke pondok pesantren di Jawa pada pekan keempat Oktober 2026. Pengelola diminta menyerahkan data santri langsung kepada BGN, sementara penyajian prasmanan masih diuji coba.
Pemerintah menargetkan perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke pondok pesantren di Pulau Jawa mulai sekitar 25 Oktober 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pendataan penerima dilakukan langsung melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
“Pulau Jawa akan mulai dilaksanakan akhir Oktober ini, minggu keempat. Jadi diperkirakan tanggal 25,” kata Zulkifli setelah rapat koordinasi MBG di Jakarta, Senin (19/10/2026), sebagaimana diberitakan ANTARA.
Tanggal tersebut masih berupa perkiraan pelaksanaan. Keterangan yang tersedia hingga Selasa (20/10) belum merinci jumlah pesantren dan santri yang akan dilayani pada tahap awal.
Pendataan tanpa perantara
Zulkifli meminta pengelola pesantren menyerahkan data peserta didik langsung kepada BGN untuk didaftarkan sebagai calon penerima manfaat.
“Tidak ada perantara, tidak ada makelar. Langsung data dari pondok langsung BGN,” ujarnya.
Menurut Zulkifli, penyaluran harus mengacu pada data penerima agar layanan lebih tertib dan tepat sasaran.
Pemerintah juga menyelaraskan data berdasarkan nama dan alamat dari sejumlah instansi, termasuk kementerian yang menangani pendidikan, Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kementerian Kesehatan untuk data balita.
Zulkifli mengakui masih ada calon penerima yang belum memperoleh layanan karena datanya belum tercatat dalam sistem. Pembaruan data diperlukan untuk memperluas cakupan sesuai sasaran.
Pemerintah menyebut 26.385 dapur memenuhi persyaratan
Dalam rapat yang sama, Zulkifli menyampaikan bahwa 26.385 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah memenuhi persyaratan operasional.
Menurutnya, kriteria itu mencakup kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), tidak sedang ditangguhkan, tidak mengalami kejadian fatal atau kejadian luar biasa, serta melayani lebih dari 1.000 penerima manfaat.
Perluasan layanan juga berlangsung di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
Zulkifli menyebut tahap pertama telah menyelesaikan 480 SPPG di kawasan Indonesia Timur, termasuk Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Tahap berikutnya mencakup aktivasi 980 SPPG baru sejak 14 Oktober di Sumatera, Kalimantan, dan Bali.
Prasmanan masih dalam tahap percobaan
Selain memperluas penerima, pemerintah menguji penyajian MBG secara prasmanan di 66 SPPG yang tersebar di 10 provinsi.
Zulkifli mengatakan metode tersebut dicoba untuk mengurangi kendala pengantaran panjang dan menjaga kondisi makanan saat disajikan. Siswa juga dapat mengambil tambahan apabila masih lapar.
Menurut penilaian awal yang disampaikannya, penyajian terlihat lebih bersih dan sisa makanan berkurang.
Namun, uji coba tersebut belum berarti prasmanan akan langsung diterapkan di seluruh pesantren atau sekolah. Pernyataan mengenai manfaat awalnya juga belum disertai rincian hasil evaluasi keamanan pangan maupun pengukuran sisa makanan.***
