Mendagri mendorong anggaran daerah untuk memperbaiki rumah warga berpenghasilan rendah. Kementerian PKP mencatat pembangunan dan renovasi 937.671 rumah hingga 15 Oktober.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki rumah tidak layak huni milik masyarakat berpenghasilan rendah.
Permintaan itu disampaikan saat meninjau program bedah rumah di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu, 24 Oktober 2026. Tito juga mendorong dukungan pendanaan dari DPRD DKI Jakarta.
“Saya hanya minta kepada rekan-rekan pemerintah daerah juga menyambut program seperti ini, yang pro rakyat kecil,” kata Tito.
Menurut Tito, perbaikan hunian menjadi bagian dari upaya menangani persoalan sosial melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Perbaikan Hunian Dipadukan dengan Layanan Warga
Kegiatan di Kampung Ambon menggabungkan perbaikan rumah dengan pelayanan kesehatan. Pemerintah juga mendorong kepastian hukum kepemilikan hunian dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
Dalam keterangan Kementerian PKP, Tito menyatakan dukungan pemerintah daerah dapat diberikan melalui regulasi, data, serta kebijakan yang memudahkan pelaksanaan bedah rumah.
Dukungan tersebut mencakup Persetujuan Bangunan Gedung dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan.
Kementerian PKP juga menggandeng Kementerian ATR/BPN untuk mendukung sertifikasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara itu, kerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani diarahkan untuk menyediakan akses pembiayaan dan pendampingan usaha keluarga.
Capaian Berasal dari Berbagai Skema
Secara nasional, Kementerian PKP melaporkan capaian pembangunan dan renovasi 937.671 rumah sepanjang 2026 hingga 15 Oktober.
Jumlahnya terdiri atas 466.951 rumah baru dan 470.720 rumah yang direnovasi. Capaian tersebut merupakan gabungan berbagai program dalam ekosistem perumahan.
Sebanyak 236.300 unit tercatat melalui APBN Kementerian PKP. Kontribusi terbesarnya berasal dari renovasi melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebanyak 235.263 unit.
“Sinergi ekosistem dengan APBN di tahun 2026 capaian kita sampai dengan 15 Oktober 2026 untuk APBN 236.300 unit,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel.
Adapun capaian di luar APBN Kementerian PKP mencapai 701.371 unit. Dukungan ini mencakup pembiayaan, insentif, anggaran instansi lain, dan pemerintah daerah.
Skemanya antara lain kredit rumah subsidi melalui FLPP, pembiayaan mikro, KUR Perumahan, insentif perpajakan, serta dukungan swasta dan tanggung jawab sosial perusahaan.
Dengan demikian, angka tersebut tidak seluruhnya berarti pembangunan langsung oleh kementerian maupun pendanaan tanpa dukungan pemerintah.
Dorongan anggaran daerah diharapkan memperluas jangkauan perbaikan hunian. Pelaksanaannya tetap memerlukan data penerima yang tepat, pengawasan kualitas, dan kejelasan sumber pembiayaan. ***
