Janji kampus jadi “asisten kepala daerah” diuji rekam jejak buruk: ribuan MoU mengendap di laci tanpa dampak nyata.
Pemerintah mulai menyusun skema pelibatan perguruan tinggi untuk mendampingi pemerintah daerah. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kampus turun tangan menyelesaikan persoalan konkret, mulai dari penumpukan sampah hingga tata kota.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto membenarkan arahan tersebut seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/5/2026). Presiden menagih sejauh mana kekuatan akademik bisa keluar dari ruang kelas dan menyentuh persoalan riil di daerah.
“Bapak Presiden meminta kami dari Kemendiktisaintek, sudah sejauh mana kemajuan jurusan-jurusan, prodi-prodi, dosen-dosen yang bisa membantu pemda-pemda,” kata Brian, Senin (4/5/2026).
Setiap provinsi, kota, dan kabupaten nantinya akan didampingi tim khusus dari kampus yang berperan layaknya asisten kepala daerah. Pakar arsitektur akan merancang tata ruang publik, sedangkan ahli teknik lingkungan dan teknik mesin menggarap krisis sampah.
Konsolidasi lintas keahlian ini akan dipayungi program Kemendiktisaintek Berdampak, sejalan dengan gerakan nasional aman, sehat, resik, indah (ASRI) yang dicanangkan Presiden sejak awal Februari 2026.
Keluar dari Jebakan Seremonial
Rencana itu menjanjikan di atas kertas. Namun, rekam jejak relasi pemda-kampus selama ini kerap mengecewakan. Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Trubus Rahardiansyah, menilai kerja sama itu sering menguap sebatas seremoni.
“Kalau lihat memang selama ini kebanyakan seremoni saja, MoU doang, selesai,” kata Trubus, Selasa (5/5/2026). Ribuan nota kesepahaman yang diteken satu dekade terakhir terbukti minim dampak terukur.
Trubus juga menyoroti praktik pemotongan anggaran riset jauh sebelum eksekusi. Ia menyebut alokasi dana acap kali hanya cair sekitar 60 persen dari nilai awal. Akademisi pun tersandung kompleksitas administrasi dan ketatnya audit, hingga banyak yang akhirnya memilih mundur.
