Konflik saling pecat di tubuh PBNU dinilai sebagai puncak kegagalan pengurus. Pengasuh Pesantren Buntet menyarankan para elite tak dicalonkan lagi pada Muktamar ke-35 di Jombang.
Pengasuh Pondok Pesantren Nadwatul Ummah, Cirebon, Kiai Haji Faris Fuad Hasyim atau Gus Faris, menyarankan Rais Aam Kiai Haji Miftachul Akhyar dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Haji Yahya Cholil Staquf tak dicalonkan lagi pada Muktamar ke-35. Keduanya dinilai gagal menyelesaikan konflik internal yang berujung pada aksi saling memecat.
“Hari ini PBNU dikelola hanya dengan pendekatan struktural. Akibatnya lahirlah berbagai dinamika yang kita saksikan sekarang, termasuk konflik antara Rais Aam dan Ketua Umum PBNU,” ujar Gus Faris dalam diskusi di Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2026).
Sebelumnya, Miftachul memberhentikan Gus Yahya dari posisi Ketua Umum melalui instrumen aturan administratif. Langkah ini kemudian dibalas oleh Gus Yahya dengan mencopot Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dari jabatan Sekretaris Jenderal PBNU. Insiden semacam ini disebut sebagai peristiwa yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah Nahdlatul Ulama.
Ihwal meluasnya konflik, Gus Faris khawatir situasi tersebut akan mengganggu kondusivitas Muktamar ke-35 di Jombang pada 27–31 Agustus 2026. Ia mendorong terbentuknya Dewan Tahkim atau turun tangan jajaran Mustasyar sebagai penengah. Pergantian pimpinan dianggap sebagai solusi wajar karena pengurus lama terbukti tak mampu menuntaskan sengketa internal.
Perluasan Peran AHWA
Selain itu, mekanisme pemilihan pucuk pimpinan di Muktamar juga mendapat sorotan demi mencegah perpecahan berulang. Guru Besar Universitas Indonesia sekaligus mantan Ketua PBNU, Hanief Saha Ghafur, mengusulkan penguatan kelembagaan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Menurut Hanief, AHWA tidak semestinya hanya berperan memilih Rais Aam, tetapi juga bertugas menyeleksi calon Ketua Umum PBNU. Langkah tersebut krusial agar pemimpin terpilih benar-benar memiliki kecocokan, kapasitas, dan integritas dalam mengelola roda organisasi.
