Pusat Finansial Internasional Indonesia diproyeksikan menarik investasi hingga Rp500 triliun. Rincian penerima fasilitas pajak masih menunggu aturan pelaksana.
Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dalam rapat paripurna di Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026. Pengambilan keputusan berlangsung secara aklamasi.
Undang-undang tersebut menjadi dasar pembentukan kawasan keuangan khusus untuk menarik investasi dan memperdalam pasar keuangan domestik. Kementerian Keuangan memperkirakan PFII dapat mendatangkan investasi Rp300 triliun hingga Rp500 triliun.
“Sinergi yang terjalin antara pemerintah dan DPR RI mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional melalui pengembangan sektor keuangan yang lebih dalam dan berdaya saing global,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin, 20 Juli 2026.
Purbaya mengatakan PFII akan dirancang sebagai wilayah dengan kemandirian dan kekhususan tertentu. Kawasan tersebut akan ditopang kelembagaan yang independen, modern, dan berstandar internasional.
Insentif Pajak Diusulkan hingga 50 Tahun
Berdasarkan keterangan anggota DPR selama pembahasan, fasilitas yang disiapkan mencakup tarif Pajak Penghasilan nol persen hingga 50 tahun bagi pihak yang memenuhi kriteria.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan jangka waktu tersebut merupakan usulan pemerintah. Ia menyampaikan keterangan itu dalam Investment Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia pada Rabu, 15 Juli 2026.
“Pajak sebesar 0 persen, pemerintah akan memberikan itu sampai 50 tahun. Kalau pendapat saya pribadi, seharusnya itu melekat selama PFII ada. Tapi pemerintah menginginkannya 50 tahun,” kata Misbakhun.
Fasilitas lain yang dibahas meliputi pengecualian pajak atas penghasilan dari luar Indonesia dan fasilitas tertentu dalam Pajak Pertambahan Nilai. Pemerintah juga menyiapkan kemudahan perizinan usaha, keimigrasian, residensi, ketenagakerjaan, dan visa emas.
