Prof Maksum dukung zakat perusahaan jadi pengurang pajak penuh. Kebijakan ini diyakini tingkatkan penghimpunan zakat, dongkrak daya beli masyarakat, dan percepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Tag: Pajak
Pemerintah Masuk ke Keranjang Belanja
Mulai 1 Agustus 2026, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli akan memungut PPh Pasal 22 dari pedagang tertentu. Bukan tarif 0,5 persennya yang paling mengubah keadaan, melainkan cara pemerintah kini membaca perdagangan: lewat invoice yang terbit tiap kali tombol “checkout” ditekan.
Lokapasar Bakal Pungut PPh Pedagang Online Mulai Juli
Lokapasar segera ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 pedagang online mulai Juli 2026. Bukan pajak baru — hanya pergeseran mekanisme. UMKM omzet di bawah Rp 500 juta tetap bebas.
Influencer Tak Otomatis Nikmati Pajak UMKM
Aturan baru PPh final UMKM 0,5 persen membuat influencer dan kreator konten tak otomatis bisa menikmati tarif pajak murah. Simak konteks PP 20/2026.
Prabowo Teken Aturan Pajak UMKM 0,5 Persen Jadi Permanen
PP 20/2026 jadikan PPh Final 0,5% bagi UMKM orang pribadi permanen tanpa batas waktu. CV, firma, dan profesi bebas seperti influencer resmi dikecualikan dari skema ini.
Purbaya Beri Ultimatum Pemilik Harta Luar Negeri
Purbaya memberi waktu enam bulan bagi WNI pemilik dana luar negeri untuk membawa pulang dan melaporkannya sebelum pemeriksaan pajak diperketat.
Pemerintah Perpanjang Batas Lapor SPT Orang Pribadi Jadi 30 April
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa perpanjang batas lapor SPT orang pribadi jadi 30 April 2026, dari sebelumnya 31 Maret, seiring libur Lebaran.
Pajak Kendaraan di Jateng Melejit Imbas Aturan Opsen, Muncul Seruan ‘Stop Bayar Pajak’ di Medsos
Warga Jawa Tengah keluhkan kenaikan pajak kendaraan bermotor (PKB) hingga dua kali lipat akibat pemberlakuan tarif opsen. Simak rincian aturan Perda No. 12 Tahun 2023 di sini.
Bos PT Djarum Dicekal Kejagung Terkait Dugaan Kasus Pajak
Bos PT Djarum Victor Rachmat Hartono dicekal Kejagung hingga Mei 2026 terkait penyidikan dugaan korupsi pajak periode 2016–2020.
Diskon BPHTB hingga 40 Persen, Denda PBB Dihapus: Peluang Warga Surabaya Akhir Tahun
Pemkot Surabaya menghapus denda PBB dan memberi diskon BPHTB hingga 40 persen pada 1–29 November 2025. Simak syarat NPOP, besaran diskon jual-beli dan waris, serta cara pembayarannya.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.