Bos PT Djarum Victor Rachmat Hartono dicekal Kejagung hingga Mei 2026 terkait penyidikan dugaan korupsi pajak periode 2016–2020.
Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli mulai memungut PPh 0,5 persen dari omzet penjual. Pedagang beromzet maksimal Rp500 juta perlu menyerahkan surat pernyataan agar tidak ikut dipotong.
Headline
Tag: Pajak
Diskon BPHTB hingga 40 Persen, Denda PBB Dihapus: Peluang Warga Surabaya Akhir Tahun
Pemkot Surabaya menghapus denda PBB dan memberi diskon BPHTB hingga 40 persen pada 1–29 November 2025. Simak syarat NPOP, besaran diskon jual-beli dan waris, serta cara pembayarannya.
Purbaya Buka Kanal WhatsApp Laporan Oknum Pajak dan Bea Cukai
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa buka kanal WhatsApp 0822-4040-6600 untuk laporan oknum pajak dan bea cukai. Masyarakat bisa melapor langsung dengan identitas lengkap, dan dijamin rahasia.
Menkeu Pastikan 2026 Tak Ada Kenaikan Cukai Rokok, Fokus ke Pemberantasan Rokok Ilegal
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa tarif cukai rokok 2026 tidak naik. Pemerintah, kata — baca selengkapnya
Ekonom ‘Tantang’ Menkeu Purbaya untuk Bikin Pajak Alternatif, Stop Utang Baru, dan Review MBG
Ada potensi Rp524 triliun per tahun dari 10 pajak alternatif, mulai dari pajak kekayaan, karbon, digital, capital gain, hingga cukai minuman berpemanis.
Menkeu Purbaya Janji Benahi Coretax dalam Sebulan, Gandeng Ahli IT Asing
Langkah itu disebut mendesak karena penerimaan pajak hingga Agustus 2025 masih seret.
Cukai Rokok 2026 Bakal Turun? Begini Kata Menkeu Purbaya
Menkeu juga menyoroti dugaan praktik kecurangan dalam sistem cukai rokok, salah satunya peredaran cukai palsu.
Wakil Perdana Menteri Inggris Mundur Usai Kesandung Masalah Pajak Rumah
Ia lalai membayar bea meterai yang lebih tinggi untuk rumah senilai 800 ribu poundsterling.
Cukai Minuman Manis Mulai 2026, Fokus Fiskal atau Kesehatan Rakyat?
Tujuan utama cukai MBDK adalah pengendalian konsumsi, bukan semata penerimaan negara.
Ekonom Mendesak Pemerintah Segera Reformasi Pajak Untuk Kembalikan Kepercayaan Rakyat
Pemerintah daerah diminta menunda kenaikan PBB serta pemerintah pusat menghentikan subsidi pembayaran PPh 21 bagi anggota DPR dan pejabat negara.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.









