BGN menyisir anggaran MBG dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun. Namun, nilai realisasi, persentase penyerapan, dan status ratusan dapur masih memerlukan penjelasan terperinci.
Badan Gizi Nasional menyatakan pagu program Makan Bergizi Gratis atau MBG 2026 telah diefisienkan sebesar Rp39 triliun, dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun.
Kepala BGN Sudaryono mengumumkan perubahan tersebut setelah bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 28 Agustus 2026.
“Dari Rp268 triliun itu kemudian kami sisir, kami efisienkan menjadi Rp229 triliun,” kata Sudaryono.
Menurut dia, realisasi anggaran hingga 27 Agustus telah mencapai Rp117 triliun atau 56 persen. Kedua angka itu belum sepenuhnya selaras. Rp117 triliun setara sekitar 51,1 persen dari pagu Rp229 triliun.
BGN belum menjelaskan dasar perhitungan persentase tersebut. Lembaga itu juga belum memerinci status pengurangan Rp39 triliun, termasuk apakah berasal dari revisi anggaran, pembukaan blokir, atau efisiensi internal.
Data Ganda dan Dapur Belum Beroperasi
Penyisiran BGN turut menjangkau data penerima dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
Pada 13 Agustus 2026, Sudaryono menyebut BGN menemukan sekitar enam juta data penerima yang tercatat ganda. Kasus itu antara lain terjadi ketika seorang santri dicatat oleh pesantren sekaligus sekolah tempatnya belajar.
Sudaryono menegaskan temuan tersebut tidak serta-merta berarti enam juta orang menerima makanan dua kali. Sebagian nama berasal dari calon penerima yang sudah dimasukkan ke sistem meski dapur belum beroperasi.
BGN juga menemukan 414 SPPG yang belum tersedia secara fisik atau belum beroperasi, tetapi rekening virtualnya telah berisi dana. BGN kemudian menarik kembali Rp311 miliar dari rekening tersebut ke kas negara.
Temuan 414 dapur itu muncul sebelum BGN mengumumkan penangguhan terhadap 463 dari 27.485 SPPG pada 26 Agustus 2026. Penangguhan dilakukan sedikitnya selama sepuluh hari untuk verifikasi profil dan kesiapan operasional.
Belum ada penjelasan apakah 414 SPPG tersebut termasuk dalam 463 unit yang ditangguhkan atau merupakan kelompok temuan berbeda.
Di tengah evaluasi itu, BGN berencana mengaktifkan secara bertahap sekitar 2.700 dapur mulai September. Prioritas diberikan kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, pondok pesantren, serta daerah di luar Jawa.
Sudaryono mengatakan BGN menerima sekitar 13 ribu pengajuan dapur. Namun, tidak seluruhnya akan diaktifkan karena harus disesuaikan dengan kebutuhan wilayah dan kesiapan fasilitas.
“Anggaran yang sekarang pada 2026 ini, insyaallah, bisa kami maksimalkan tanpa ada penambahan anggaran,” ujarnya.
Anggaran Pendidikan Dipersoalkan
Penyisiran anggaran BGN berlangsung setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan MBG bukan komponen utama pendidikan. Anggaran program tersebut harus dipisahkan dari anggaran operasional pendidikan paling lambat pada APBN 2028.
Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama di Tambakberas, Jombang, meminta pemerintah mempercepat pemisahan itu mulai tahun anggaran 2027.
Rekomendasi tersebut diterima dalam Sidang Pleno III pada Sabtu, 29 Agustus 2026. Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah menilai anggaran pendidikan merupakan dana dengan peruntukan khusus yang tidak boleh dialihkan ke sektor lain.
Namun, pemerintah sejauh ini masih berpegang pada batas waktu yang ditentukan MK. Dalam Rancangan APBN 2027, program MBG direncanakan memperoleh sekitar Rp240,2 triliun dan menyasar 72,1 juta penerima.
Ihwal pemisahan anggaran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan mengikuti tenggat putusan Mahkamah.
“Kita ikuti putusan MK. 2028, kan? Oh ya, buat 2028 saja,” kata Purbaya.***
