Kasus ini menambah panjang catatan kelam Saiful di dunia hukum. Potretnya kini jauh berbeda dengan masa kejayaan. Dari kursi empuk pejabat teras, kini ia mengenakan rompi tahanan merah muda khas koruptor.
KTT BRICS merancang sistem pembayaran digital antarnegara. Terdengar keren bak jalan ninja menuju kiamat dolar. Sayangnya, jangankan dipakai, cetak birunya saja belum kelar.
Media Rakyat | Samudrafakta
Isu Pergantian Kapolri Menguat, DPR Tegaskan Belum Terima Surpres
Spekulasi pencopotan Kapolri makin kencang setelah tragedi meninggalnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan dan kericuhan di sejumlah daerah pada akhir Agustus lalu.
Makam Diplomat Arya Daru Diduga Diacak-acak, Keluarga Minta Perlindungan LPSK
Menurut pengacara keluarga, makam Arya Daru mirip seperti habis digali seseorang.
MAKI Bakal Gugat Praperadilan KPK Jika Pekan Depan Belum Tetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji
Selain MAKI, Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mendesak KPK menuntaskan penyidikan.
Wali Kota Surabaya Terima 15 Laporan Dugaan Pungli, Urus KK dan KTP Bayar Hingga Rp1,5 Juta
Wali kota menegaskan, sanksi bagi aparat atau pengurus RT/RW yang terbukti melakukan pungli akan ditegakkan.
Jubir Yaqut Bantah Laporan MAKI soal Pengawasan Haji: “Keliru dan Menyesatkan”
Menurut jubir, sesuai UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Menteri Agama justru secara resmi ditetapkan sebagai Amirul Hajj.
Wisatawan Terbangkan Paralayang di Bromo, TNBTS Tegaskan Dilarang
Ketua Pengprov Paralayang Jawa Timur, Arif Eko Wahyudi, menyatakan pihaknya memahami sensitivitas budaya di kawasan Bromo.
MAKI Laporkan Yaqut ke KPK karena ‘Doble Job’ Menteri Sekaligus Pengawas Haji, Gaji Rp7 Juta Per Hari
Menurut MAKI, ‘double job’ itu melanggar UU 8/2025 yang mewajibkan pengawasan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Jenderal Kemenag.
Guru dan Relawan Posyandu Bakal Dapat Jatah Program Makan Bergizi Gratis
BGN sedang menyiapkan peraturan Kepala BGN sebagai dasar pelaksanaan di lapangan.
KPK Bongkar Modus Jual Beli Kuota Haji: Pelunasan Didesain Mepet agar Bisa Diperjualbelikan
KPK menduga mekanisme itu memang dirancang agar jemaah lama gagal melunasi, sehingga sisa kuota tambahan bisa dialihkan ke Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang mampu membayar fee ke pihak Kemenag.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.