Zaim Uchrowi meminta Presiden Prabowo memberi perlindungan hukum bagi tiga eks direksi ASDP.
Kasus dugaan korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kembali menjadi sorotan setelah Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepada mantan Direktur Utama ASDP, Ira Puspadewi. Putusan itu dijatuhkan dalam persidangan yang berlangsung Kamis (20/11/2025).
Merespons vonis tersebut, suami Ira, Zaim Uchrowi, menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat itu, Zaim meminta perlindungan hukum bagi Ira dan dua mantan direksi lainnya, Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono.
“Kita berharap Presiden melindungi para profesional yang bekerja keras untuk membangun negeri ini,” kata Zaim dalam pernyataan yang dikutip Katadata, Sabtu (22/11/2025).
Keluarga menyebut dakwaan kerugian negara sebesar Rp1,253 triliun tidak sejalan dengan temuan lembaga pemeriksa keuangan. Mereka menegaskan tidak ada aliran dana korupsi kepada para mantan direksi, serta menilai proses akuisisi PT Jembatan Nusantara telah melalui persetujuan RUPS, pendampingan aparat pengawas internal, dan audit keuangan yang dinyatakan wajar.
Dalam surat itu, keluarga mempertanyakan dasar perhitungan kerugian negara yang digunakan sebagai dasar dakwaan. Zaim juga memaparkan sejumlah capaian ASDP selama periode kepemimpinan Ira, termasuk transformasi layanan penyeberangan, peningkatan kinerja keuangan, perluasan armada komersial, dan penguatan pelayanan publik di daerah 3T.
Ia menyampaikan bahwa akuisisi Jembatan Nusantara merupakan langkah korporasi untuk menambah kapasitas kapal komersial secara cepat, sekaligus memastikan keberlangsungan rute penyeberangan di wilayah terpencil yang selama ini disubsidi ASDP dari pendapatan komersial.
Zaim menulis bahwa proses akuisisi PT Jembatan Nusantara pada 22 Februari 2022 dilakukan berdasarkan keputusan kolektif direksi dan telah memperoleh rekomendasi Dewan Komisaris serta persetujuan Menteri BUMN selaku RUPS. Proses itu juga melibatkan pendampingan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tujuh konsultan, serta Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Dalam surat tersebut, keluarga menyebut audit BPK tertanggal 14 Maret 2023 menyatakan hasil wajar atas transaksi akuisisi. Akuisisi itu meningkatkan jumlah kapal komersial ASDP dari 73 menjadi 126 unit dan menaikkan pangsa pasar menjadi 33,5 persen. Jumlah armada ASDP setelah akuisisi tercatat mencapai 220 kapal yang melayani 317 lintasan.
Zaim juga menyoroti dampak sosial dan personal yang dialami keluarga setelah proses hukum berjalan. Ia menyebut foto penangkapan dan penggunaan rompi oranye oleh para mantan direksi memberi tekanan besar bagi keluarga, meski menurutnya tidak ditemukan bukti aliran dana korupsi.
Dalam surat itu, Zaim turut memaparkan profil profesional tiga mantan direksi tersebut. Harry disebut sebagai lulusan berprestasi Universitas Indonesia yang berpengalaman di sektor pengembangan usaha BUMN dan swasta. Yusuf dikisahkan meniti karier dari tenaga kontrak hingga menjadi direksi dengan pengalaman lapangan di berbagai daerah. Sementara Ira disebut sebagai eksekutif perempuan dengan pengalaman internasional, termasuk memimpin transformasi ASDP setelah bertugas di PT Sarinah dan PT Pos Indonesia.
Keluarga berharap Presiden Prabowo dapat memberikan perlindungan hukum dan memastikan proses penegakan hukum berjalan objektif. Mereka menilai kasus ini membawa dampak signifikan bagi kehidupan para mantan direksi dan keluarga.
Surat itu ditutup dengan permohonan agar Presiden mempertimbangkan kondisi tiga mantan direksi ASDP tersebut. “Hidup mereka serta kami keluarganya telah dirusak. Padahal mereka tidak berbuat kejahatan apa pun,” tulis Zaim dalam surat yang ditandatangani sebagai perwakilan keluarga.***
