Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) melawan manuver internal yang ia nilai sebagai upaya sistematis untuk memaksanya mengundurkan diri dari jabatan sebelum Muktamar tahun depan.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengklaim adanya upaya sistematis dari sejumlah pihak di Syuriah untuk memaksanya mengundurkan diri. Manuver tersebut, kata dia, terjadi menjelang Muktamar yang akan digelar tahun depan.
Gus Yahya menuduh langkah yang diambil oleh Syuriah PBNU, terutama Rais Aam KH Miftachul Akhyar, sebagai keputusan sepihak yang tidak melalui proses musyawarah yang wajar.
Ia menyebut Syuriah melakukan langkah tersebut secara tertutup, tergesa, dan tanpa prosedur hukum organisasi yang semestinya.
“Sejak awal pertemuan sudah dinyatakan ada keinginan untuk memberhentikan saya. Dan narasi-narasi disusun untuk menjustifikasi keputusan itu tanpa memberi saya kesempatan klarifikasi,” ungkapnya dalam sebuah Zoom meeting, dikutip Sabtu (22/11/2025).
Menolak Keputusan Sepihak dan Tertutup
Lebih lanjut, Gus Yahya menyatakan pihak-pihak terkait berupaya membuat narasi yang ia nilai sebagai upaya pembenaran, tanpa memberinya ruang untuk menyampaikan penjelasan secara terbuka.
“Bahkan sejak di awal pertemuan sudah dinyatakan bahwa ada keinginan untuk memberhentikan saya, kemudian dibuat narasi-narasi untuk menjustifikasi, tanpa memberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada saya,” ujar Yahya.
Ia menegaskan keputusan tersebut bukan hasil musyawarah yang wajar, melainkan langkah sepihak yang diambil oleh pihak Syuriah, khususnya Rais Aam KH Miftachul Akhyar.
“Jadi saya katakan tadi, keputusannya keputusan sepihak oleh Syuriah dalam hal ini Rais Aam,” tegasnya. Ini keputusan sepihak.
Ancaman Preseden Berbahaya
Yahya menegaskan bahwa langkah tersebut bukan hanya menyalahi aturan, tetapi berpotensi menjadi preseden berbahaya yang dapat menghancurkan struktur organisasi.
“Jika Ketua Umum PBNU bisa diberhentikan dengan cara sepihak dan tanpa prosedur, maka PWNU, PCNU bahkan ranting bisa melakukan hal yang sama,” jelasnya. “Pecat-ganti-pecat kapan saja—ini membuka pintu kekacauan,” lanjutnya.
Ia juga menyinggung adanya motif politik menjelang Muktamar. Meski ia menyatakan tidak keberatan jika muncul kandidat lain, ia menolak pola yang disebutnya sebagai manipulasi aturan demi kepentingan kelompok tertentu.
“Ini bukan soal mempertahankan jabatan. Ini soal menjaga konstitusi dan keutuhan organisasi,” ujarnya.
