Pemerintah memprediksi jadwal Idul Fitri 1447 H berpotensi berbeda. Posisi hilal saat ini belum memenuhi kriteria MABIMS.
Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI kembali memberikan sinyal kuat mengenai potensi perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kondisi ini muncul karena hasil perhitungan astronomi menunjukkan posisi hilal belum mencapai standar visibilitas yang berlaku di negara-negara MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).
Posisi Hilal Belum Penuhi Standar
Direktur Urusan Agama Islam Kemenag, Arsad Hidayat, mengonfirmasi bahwa posisi hilal pada akhir Ramadan tahun ini masih berada di titik kritis pengamatan. Berdasarkan metode hisab, sudut elongasi bulan belum mencapai batas minimal.
Secara teknis, kriteria MABIMS mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dengan elongasi minimal 6,4 derajat agar pengamat bisa melihatnya secara jelas.
”Kalau berdasarkan hitungan hisab, ketinggian hilal itu sekitar 0 sampai 3 derajat dan yang tertinggi berada di wilayah Aceh. Kemudian untuk elongasi 4 sampai 6 derajat,” terang Arsad dalam press briefing di Jakarta, Senin (9/3/2026).
Meskipun ketinggian hilal di beberapa daerah mungkin memenuhi syarat 3 derajat, aspek elongasinya masih sangat kurang. Elongasi—jarak sudut antara matahari dan bulan—berperan penting dalam menentukan apakah cahaya hilal cukup kuat untuk terlihat dari bumi.
”Kalau kriteria imkan rukyat versi MABIMS itu elongasinya minimal 6,4 derajat. Jadi kalau berdasarkan kriteria visibilitas hilal MABIMS, memang masih belum memungkinkan untuk bisa dilihat,” tambahnya.
Potensi Perbedaan Tanggal Lebaran
Situasi astronomis ini tentu membuka lebar kemungkinan perbedaan perayaan 1 Syawal 1447 H antara pemerintah dan Muhammadiyah.
Muhammadiyah sendiri telah melangkah lebih dulu menetapkan 1 Syawal jatuh pada hari Jumat, 20 Maret 2026. Organisasi ini menggunakan pendekatan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang tidak bergantung pada visibilitas hilal lokal.
Sementara itu, pemerintah masih berpegang kukuh pada metode hisab rukyat berbasis standar MABIMS. Peneliti Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, turut membenarkan potensi perbedaan ini.
Thomas memprakirakan, saat Maghrib pada 19 Maret 2026 di wilayah Asia Tenggara, posisi hilal belum memenuhi syarat MABIMS. Oleh karena itu, pemerintah kemungkinan besar akan menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari, sehingga 1 Syawal versi pemerintah akan jatuh pada 21 Maret 2026.
Sidang Isbat Tetap Jadi Penentu
Meskipun hitungan hisab sudah menunjukkan hasil yang cukup jelas, Kemenag meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Pemerintah akan tetap menggelar sidang isbat sebagai forum resmi penetapan kalender hijriah nasional.
Forum ini akan menggabungkan hasil perhitungan matematis (hisab) dengan pengamatan langsung di lapangan (rukyat).
”Keputusan akhir tetap menunggu hasil sidang isbat yang akan dilaksanakan pada 19 Maret 2026,” tegas Arsad.
Perbedaan metode penentuan awal bulan Hijriah memang kerap mewarnai perayaan umat Islam di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Menghadapi dinamika ini, pemerintah mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk dengan sabar menunggu keputusan resmi sidang isbat. Di atas segalanya, masyarakat diharapkan tetap mengedepankan sikap toleransi dan menjaga semangat ukhuwah Islamiyah dalam merayakan hari kemenangan.***
