Menurut dia, TGIPF pada 2022 telah memberikan rekomendasi, yang salah satunya meminta Polri melakukan penyelidikan lanjutan terhadap pihak yang memberikan izin keramaian waktu itu.
“Sepanjang yang kami ketahui, pihak pemberi izin belum pernah dilakukan penyelidikan pro justitia, baik itu dari Kepolisian atau pun Komnas HAM dalam mekanisme KUHP,” tegasnya.*
Sempat Dicopot Imbas Tragedi Kanjuruhan, Ferli Hidayat Kini Jabat Koorspripim Polri
Kalapas Enemawira Diduga Paksa Napi Muslim Makan Daging Anjing, Kini Dinonaktifkan Ditjenpas
Arema Tak Pernah Belajar dari Tragedi Kanjuruhan, Kaca Bus Persik Kediri Hancur Dilempar Batu
Korban Tragedi Kanjuruhan Tuntut Restitusi Rp17,5 Miliar, Hakim Hanya Kabulkan Rp1,025 Miliar
Hasil Evaluasi Pascatragedi Kanjuruhan, FIFA Pantau Transformasi Stadion Sepak Bola Indonesia
