Pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memicu spekulasi luas. Para pakar menyoroti dugaan tekanan politik di tengah merosotnya nilai tukar rupiah.
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syarifudin Karimi menyoroti pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo pada Senin (27/7/2026). Keputusan ini memicu spekulasi karena rupiah sedang terpuruk di kisaran Rp 18.000 per USD.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti kini ditunjuk sebagai pelaksana tugas. Pemerintah maupun BI hanya menyebut alasan pribadi sebagai dasar keputusan.
“Belum ada bukti publik yang cukup untuk menyimpulkan bahwa Perry Warjiyo mengundurkan diri karena rupiah melemah,” kata Syarifudin, pada Senin (27/7/2026). Menurut dia, hubungan kausal antara depresiasi mata uang dan keputusan itu masih bersifat spekulatif.
Ihwal penyebab lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira memiliki pandangan berbeda. Ia menilai mundurnya Perry tidak terlepas dari tekanan politik dan beban fiskal yang makin menguat sejak akhir 2025.
“Sepertinya ada tekanan politik sehingga Perry mundur. Intervensi otoritas fiskal ke moneter juga sudah berlebihan, bukan lagi sinergi,” ujar Bhima. Ia menyayangkan hal ini karena masa jabatan Perry sejatinya baru berakhir pada Mei 2028.
Dampak Pasar dan Independensi Bank Sentral
Selain itu, pasar mencemaskan dampak transisi ini terhadap independensi bank sentral. Syarifudin menyebut investor akan memantau ketat apakah BI tetap mandiri dalam menetapkan kebijakan suku bunga dan intervensi valuta asing ke depannya.
Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyebut dampak jangka pendek terhadap rupiah akan terbatas. Pergerakan nilai tukar saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen global serta arah kebijakan suku bunga dunia.
Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi sependapat bahwa mundurnya Perry tak otomatis menguatkan rupiah. Ia menyebut eskalasi geopolitik global dan besarnya beban belanja program jumbo pemerintah terus menekan kekuatan fiskal dalam negeri.
