Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi pengajuan nama penjabat sementara BI tersebut ke parlemen guna mengisi kekosongan pimpinan definitif.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah resmi mengirim surat presiden ke DPR mengenai usulan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) pada Senin (10/8/2026).
Surat pengajuan tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan pemerintah ke Kompleks Parlemen. Usulan nama ini diajukan guna memproses pimpinan definitif setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri pada akhir bulan lalu.
”Hari ini atas petunjuk Presiden, secara resmi kami diutus dan ditugaskan menyerahkan beberapa surat presiden ke DPR. Kalau namanya tunggal satu nama yaitu Ibu Destry,” kata Prasetyo di Jakarta, Senin (10/8/ 2026).
Selain Gubernur BI, Prasetyo menyebut pemerintah turut menyertakan nama calon pengganti Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur. Terdapat pula daftar usulan untuk jajaran komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sebelum diajukan oleh Prabowo untuk posisi puncak, rekam jejak Destry di pemerintahan telah terbangun sejak era Presiden Joko Widodo. Pada Mei 2015, Presiden Joko Widodo pernah menunjuk Destry sebagai Ketua Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setelahnya, pada 2019, Destry diajukan dan resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Destry lalu kembali mendapat persetujuan DPR untuk periode kedua, hingga akhirnya bertugas sebagai penjabat sementara Gubernur BI.
Jika kelak lolos uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Destry akan mencetak sejarah baru. Ia akan menjadi perempuan pertama yang memimpin bank sentral secara definitif.
Tantangan Transisi dan Independensi
Ihwal pencalonan ini, Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai rekam jejak Destry di pimpinan tertinggi BI menjadi modal penting. Pengalamannya diyakini mampu menjaga kelancaran transisi tanpa memicu gejolak pasar.
Meski begitu, ia mengingatkan agar mantan Kepala Ekonom Bank Mandiri tersebut tetap teguh mempertahankan muruah dan independensi lembaga. Kebijakan moneter tidak boleh tersandera oleh kepentingan fiskal jangka pendek.
