Di sisi lain, 91,3 persen responden menilai transportasi jemaah sudah layak, sementara 96 persen memuji profesionalisme tenaga kesehatan di lapangan. Capaian itu dinilai perlu dipertahankan sambil memperbaiki sisi kebijakan antrean dan layanan digital.
Direktur Eksekutif MAARIF Institute Andar Nubowo mengatakan, ibadah haji tidak boleh dipersempit menjadi urusan teknis, logistik, atau sekadar pengelolaan antrean.
“Bagi kami di MAARIF Institute, ibadah haji bukan sekadar urusan logistik atau teknis antrean, melainkan pemenuhan panggilan suci yang membawa nilai keadilan, kesetaraan, dan kesabaran,” kata Andar.
Ia mendorong pemerintah memperkuat sosialisasi kebijakan, mendampingi jemaah dalam penggunaan layanan digital, mereformulasi manasik, serta memperketat pengawasan penyedia layanan haji secara transparan dan berbasis kepuasan jemaah.***
