Kemenhaj mengumumkan daftar jemaah haji reguler 2027. Jemaah wajib cek status dan jalani tes kesehatan sebelum pelunasan Bipih.
Kemenhaj mengumumkan daftar jemaah haji reguler 2027. Jemaah wajib cek status dan jalani tes kesehatan sebelum pelunasan Bipih.
Headline
Tag: Kuota Haji
Heboh Masa Tunggu Haji 14 Tahun, Komnas Haji Bongkar Faktanya
Komnas Haji membongkar fakta di balik hebohnya klaim masa tunggu haji menjadi 14 tahun. Aturan ini ternyata hanya berlaku untuk jemaah musim 2026.
Saksi Korupsi Haji: SK Kuota Tambahan Terbit Tanpa Kajian
Saksi sidang korupsi haji, Ahmad Bahiej, mengungkap KMA soal pembagian kuota haji tambahan 50:50 terbit tanpa kajian dan tanggalnya dibuat mundur.
KPK Siapkan 303 Saksi, Vonis Yaqut Sebelum Desember 2026
Jaksa KPK siap menghadirkan 303 saksi dan 7 ahli di sidang dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Majelis hakim targetkan vonis eks Menag Yaqut dibacakan sebelum Desember 2026.
Hakim Tipikor Jakarta Tolak Nota Perlawanan Yaqut Cholil Qoumas
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak perlawanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Perkara korupsi pengalihan kuota haji tambahan yang merugikan negara Rp622,09 miliar ini dilanjutkan ke tahap pembuktian.
Calon Jemaah Gugat Kuota Haji Khusus 8 Persen ke MK
Calon jemaah reguler menggugat kuota haji khusus 8 persen ke MK karena memicu ketimpangan masa tunggu. Kemenhaj juga turut menyoroti sistem ini dengan menghapus aturan lunas tunda ganti demi memberantas praktik jual beli porsi jemaah.
Pangkas Antrean Haji 14 Tahun, Presiden Ingin Lebih Singkat Lagi
Bakom RI mengumumkan pemangkasan masa tunggu haji reguler hingga 14 tahun oleh Presiden Prabowo Subianto. Antrean kini menjadi rata-rata 26 tahun.
MAARIF Institute Ingatkan Keadilan Akses Haji
MAARIF Institute meminta pemerintah memastikan kebijakan haji tidak hanya cepat mengurai antrean, tetapi juga adil, inklusif, dan tidak meninggalkan jemaah rentan.
KPK Bongkar Taktik Gus Alex Patok Fee Miliaran Rupiah
KPK mengungkap peran Gus Alex, Staf Khusus eks Menag Yaqut, dalam memanipulasi kuota haji 2023-2024 yang merugikan negara hingga Rp622 miliar.
Disebut dalam Kasus Kuota Haji, Jokowi: Tidak Ada Perintah dan Arahan untuk Korupsi
Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespons isu keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Jokowi menegaskan tidak pernah memberi perintah atau arahan yang berkaitan dengan praktik korupsi.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.