KPK mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum parpol. Yang paling keras menolak? Justru partai-partai yang ketuanya sudah berkuasa lebih dari satu dekade.
Bayangkan seorang guru yang setiap hari mengajarkan pentingnya pergantian kepemimpinan, sirkulasi kekuasaan, dan bahaya tirani jabatan — lalu duduk di kursinya sendiri selama dua puluh enam tahun tanpa mau diganggu gugat.
Itulah wajah partai politik Indonesia hari ini.
Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 22 April 2026 secara resmi merekomendasikan agar masa jabatan ketua umum parpol dibatasi maksimal dua periode, yang paling keras menolak bukan partai-partai kecil yang takut tenggelam. Yang paling berang adalah partai-partai besar — justru yang selama ini mengklaim dirinya sebagai pilar demokrasi Indonesia.
Rekomendasi KPK itu tertuang dalam ikhtisar laporan tahunan Direktorat Monitoring KPK 2025, diarahkan ke revisi Pasal 29 UU Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011. Bukan wacana. Bukan cuitan. Dokumen resmi dengan 16 rekomendasi yang dibangun dari kajian bertahun-tahun.
Dan dalam 48 jam, kita mendapat pelajaran paling jujur tentang demokrasi Indonesia — bukan dari buku teks, tapi dari reaksi para elitenya sendiri.
Pelajaran Pertama: Kenali Siapa yang Mengajar
Sebelum menelaah argumen para penolak, ada baiknya kita kenali dulu latar belakang mereka.
Megawati Soekarnoputri memimpin PDI-P sejak 1999 — 26 tahun, dan baru saja dikukuhkan kembali untuk periode 2025–2030 dalam Kongres ke-6 di Bali, Agustus 2025.
Muhaimin Iskandar menjabat Ketua Umum PKB sejak 2005, sekitar 21 tahun, dan terpilih lagi secara aklamasi untuk periode 2024–2029.
Surya Paloh memimpin NasDem sejak partai itu lahir — ditetapkan secara aklamasi, belum pernah diganti.
Sementara Prabowo Subianto, yang menjabat Ketua Umum Gerindra sejak 2014, kini berkantor di Istana Negara sebagai Presiden RI.
