Silmy Karim menyiapkan eksepsi atas dakwaan pemerasan dan gratifikasi. Pembacaan nota perlawanan dijadwalkan 5 November.
Silmy Karim menyiapkan eksepsi atas dakwaan pemerasan dan gratifikasi. Pembacaan nota perlawanan dijadwalkan 5 November.
Tag: KPK
Kasus Cukai Djarum, KPK Perkirakan Kerugian Negara Triliunan
KPK memperkirakan kerugian awal perkara cukai terkait Djarum mencapai triliunan rupiah. Perusahaan menyatakan kooperatif.
Djarum Membenarkan Kantornya Digeledah KPK dan Menyatakan Kooperatif
PT Djarum membenarkan kantornya di Kudus digeledah KPK pada 28/10/2026, menyatakan kooperatif dan mengaku tidak mengetahui duduk perkara. KPK belum menetapkan tersangka.
Mahfud MD Minta Prabowo Tegur Nusron yang Mangkir KPK
Mahfud MD meminta Presiden Prabowo menegur Menteri ATR Nusron Wahid yang mangkir dua kali dari pemeriksaan KPK terkait suap HGB Bogor.
Penggeledahan Kantor PT Djarum Soal Cukai Versi KPK
KPK menggeledah kantor PT Djarum dan Bea Cukai Kudus terkait dugaan penyimpangan penerimaan negara dari pengurusan pita cukai rokok.
KPK Buka Peluang Panggil Gus Ipul Usai PCNU Kembalikan Ratusan Juta
KPK buka peluang panggil Gus Ipul usai PCNU kembalikan ratusan juta terkait perkara ATR/BPN. PBNU ancam bekukan cabang tanpa bukti.
Sidang Korupsi Haji: Kembalikan Uang Tak Hapus Kerugian Negara
Ahli hukum di sidang kasus korupsi kuota haji Yaqut Cholil Qoumas tegaskan pengembalian uang tidak hapus kerugian negara yang mencapai Rp622,09 miliar.
Johanis Tanak Usul Aset Pejabat yang Tak Dilaporkan dalam LHKPN Dirampas
Johanis Tanak mengusulkan perampasan aset pejabat yang tidak dilaporkan dalam LHKPN melalui RUU Perampasan Aset, disertai mekanisme keberatan.
PBNU Beri Waktu 7 Hari Klarifikasi Politik Uang Muktamar NU
PBNU memberi waktu tujuh hari kepada PCNU Sekadau dan Nias untuk mengklarifikasi dugaan politik uang Muktamar ke-35 NU yang dilaporkan ke KPK. Gus Ipul meminta laporan tersebut disertai bukti konkret.
PBNU Ingatkan Celah Impunitas, DEN Klarifikasi Definisi Korupsi
PBNU mengingatkan risiko impunitas jika korupsi dipersempit menjadi suap. DEN mengklarifikasi bahwa unsur kerugian negara tetap dipertahankan.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.