Jumlah dapur MBG melampaui rencana awal hingga 6.877 titik. Pemerintah kini menata ulang data agar program tidak menjadi celah pemborosan anggaran.
Program Makan Bergizi Gratis menghadapi persoalan serius pada tata kelola dapur gizi. Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tercatat membengkak jauh dari target awal pemerintah.
Semula, pemerintah merencanakan 21.000 titik SPPG. Namun, jumlah yang tercatat saat ini sudah mencapai 27.877 titik. Artinya, ada kelebihan 6.877 titik dari rencana awal.
Pembengkakan itu memunculkan kekhawatiran terhadap efisiensi anggaran. Sebab, setiap titik SPPG mendapat insentif operasional sekitar Rp6 juta per hari.
Dengan tambahan 6.877 titik, potensi beban tambahan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp1 triliun per bulan. Jika berlangsung setahun, nilainya bisa menyentuh Rp12 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut ada indikasi jual-beli titik SPPG dalam pembengkakan jumlah dapur tersebut.
“Terjadi jual-beli titik SPPG yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Nah, ada membengkak 6.877 titik,” kata Zulkifli dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).
Beban Anggaran Membesar
Persoalan ini tidak hanya menyangkut jumlah dapur. Pembengkakan titik SPPG juga berisiko mengubah program gizi menjadi beban anggaran yang tidak terkendali jika tidak segera ditata.
“Kalau ada 6.877 penambahan, kalau Rp6 juta satu hari, satu bulan ada pengeluaran lebih Rp1 triliun, pemborosan. Berarti kalau satu tahun berapa itu? Rp12 triliun,” ujar Zulkifli.
Masalah serupa juga terjadi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Pemerintah awalnya menargetkan sekitar 2.000 titik SPPG di wilayah tersebut.
Namun, data terbaru menunjukkan jumlahnya naik menjadi 8.617 titik. Dari angka itu, 6.138 titik disebut sudah mengantongi surat keputusan dari Badan Gizi Nasional.
Kondisi tersebut membuat penataan ulang menjadi mendesak. Pemerintah perlu memastikan titik dapur benar-benar sesuai kebutuhan penerima manfaat, bukan sekadar hasil perluasan administratif yang tak terkendali.
Data Dapur Ditata Ulang
BGN bersama kementerian dan lembaga terkait kini menyiapkan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Fokusnya adalah merapikan data titik SPPG, memeriksa kebutuhan wilayah, dan menutup celah pemborosan.
