Selama lebih dari setahun, The Economist dan lembaga riset induknya, EIU, menerbitkan serangkaian penilaian yang menempatkan pemerintahan Prabowo Subianto dalam cahaya negatif. Tapi siapa sebenarnya The Economist, apa kepentingan mereka, dan seberapa valid kritik yang mereka layangkan?
Pada Maret 2025, sebuah dokumen riset dari London mendarat di meja-meja redaksi Indonesia dan langsung memicu kehebohan. The Economist Intelligence Unit (EIU) — lembaga riset dan analisis yang berafiliasi dengan majalah The Economist — menyatakan bahwa indeks demokrasi Indonesia turun tiga peringkat ke posisi 59 dari 167 negara. Skor Indonesia tercatat 6,44, menempatkan negeri ini dalam kategori flawed democracy — demokrasi yang cacat.
EIU menuding dua faktor utama: pemilihan presiden 2024 yang “mengangkat Prabowo Subianto, seorang mantan jenderal militer dengan masa lalu yang kontroversial,” dan manuver politik Jokowi dalam mendukung pencalonan Prabowo sekaligus menitipkan putranya, Gibran, sebagai wakil presiden.
Itu bukan yang pertama, dan bukan yang terakhir.
Rentetan Narasi yang Membentuk Pola
Jauh sebelum penilaian indeks demokrasi itu, The Economist sudah memulai pembingkaian terhadap Prabowo. Ketika Prabowo masih berstatus kandidat presiden pada Januari 2024, majalah ini menerbitkan analisis survei elektabilitas yang sempat memantik kontroversi: dalam versi awal, grafik mereka menampilkan Prabowo unggul dengan 50 persen suara — angka yang kemudian direvisi menjadi 47 persen setelah menuai kritik dari lembaga-lembaga survei lokal yang mempertanyakan metodologinya.
Setelah Prabowo resmi menjabat pada Oktober 2024, nada liputan internasional semakin keras. Beberapa pola narasi yang konsisten muncul:
Pertama, pembingkaian Prabowo sebagai “strongman” dengan warisan Orde Baru. Narasi ini tidak hanya berasal dari The Economist, tetapi juga dari jaringan media dan lembaga think-tank Barat yang kerap menjadi referensi silang satu sama lain — East Asia Forum, Foreign Affairs, hingga berbagai jurnal akademis. Prabowo secara konsisten digambarkan memanfaatkan akar militernya untuk membangun retorika populis, dengan militer yang tidak lagi netral melainkan menjadi instrumen agenda politiknya.
