Untuk pemerintahan Prabowo: Jika Anda terbuka terhadap kritik, mengapa mekanisme respons terhadap kritik pers asing selalu berujung pada framing “kepentingan asing”? Apa jawaban substantif atas catatan konkret tentang transparansi Danantara, perluasan peran militer di sipil, dan pemecatan penjaga fiskal?
Untuk publik Indonesia: Seberapa jauh kita mampu memisahkan mana kritik yang valid secara substansi dan mana yang merupakan proyeksi kepentingan geopolitik? Dan seberapa jauh kita mau terjebak dalam pilihan biner — “pro-Prabowo” atau “pro-asing” — yang justru menutup perdebatan yang sebenarnya penting?
Membaca Media Internasional Secara Kritis
The Economist adalah produk dari sebuah tradisi intelektual Barat yang panjang dan relatif terpercaya. Namun ia bukan oracle yang netral. Ia punya posisi ideologis, punya pemegang saham dengan kepentingan bisnis global, dan punya audiens yang sebagian besar adalah investor dan pembaca kelas menengah atas di negara-negara maju.
Kritiknya terhadap Prabowo tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir dari kerangka nilai tertentu — tentang demokrasi liberal, independensi bank sentral, transparansi fiskal, dan supremasi sipil atas militer. Nilai-nilai ini bukan milik Barat semata, karena banyak warga Indonesia juga memperjuangkannya.
Yang perlu kita lakukan bukan memilih untuk percaya atau menolak begitu saja. Yang perlu kita lakukan adalah membaca lebih dalam: memisahkan kritik berbasis fakta dari framing berbasis agenda, memahami siapa yang bicara dan dari posisi apa, dan — yang paling penting — mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit kepada semua pihak, termasuk kepada diri kita sendiri.
Itulah kerja demokrasi yang sebenarnya.****
Artikel ini disusun berdasarkan data dari: The Economist Intelligence Unit (Democracy Index 2024), laporan Lowy Institute, East Asia Forum, Indonesia Corruption Watch, Tempo.co, ANTARA, CNA Indonesia, Asia Times, dan berbagai sumber primer lainnya.
