Data yang dikumpulkan Tempo menunjukkan bahwa narasi “antek asing” telah digunakan Prabowo sebanyak 17 kali sejak Pilpres 2014 — tertinggi pada 2025 dengan 9 kemunculan. Dalam pidato Hari Lahir Pancasila Juni 2025, Prabowo menyatakan secara gamblang: “Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang. Dengan uang mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers, padahal itu adalah versi mereka sendiri.”
Pernyataan ini mengandung kernel of truth — intervensi asing dalam politik domestik melalui pendanaan LSM dan media adalah fenomena nyata yang terdokumentasi di berbagai negara. Pengungkapan dokumen USAID yang memberi pendanaan ke berbagai organisasi sipil global menjadi referensi yang valid bagi Prabowo.
Namun retorika ini memiliki risiko struktural yang serius. Ketika setiap kritik bisa dilabeli sebagai “produk kepentingan asing,” maka ruang untuk perdebatan domestik yang sah pun menyempit. Akademisi Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo mencatat bahwa narasi ini efektif “untuk mendelegitimasi mereka yang mengkritiknya” — meski secara faktual Prabowo sendiri juga bekerja sama dengan asing dalam pengadaan alutsista senilai puluhan triliun rupiah.
Di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo terbuka terhadap kritik — mengutip Presiden: “Kita harus berani bicara, kita harus berani berpendapat, tetapi kita harus berani mendengarkan pendapat orang lain.”
Pernyataan dan praktik adalah dua hal yang berbeda. Publik perlu mengamati keduanya.
Yang Perlu Dijawab Secara Jujur
Di tengah arus narasi dari dua arah — kritik internasional yang kadang dilebih-lebihkan di satu sisi, dan pembelaan istana yang kadang terlalu defensif di sisi lain — ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab secara jujur oleh semua pihak:
Untuk The Economist dan EIU: Apakah metodologi indeks demokrasi Anda benar-benar memisahkan periode kepemimpinan yang berbeda secara akurat? Apakah standar yang diterapkan pada Indonesia konsisten dengan standar yang diterapkan pada negara-negara Barat yang juga mengalami kemunduran demokratis?
