Prabowo Dihajar The Economist: Kritik Sahih, Agenda Tersembunyi, atau Keduanya?

The Economist hajar Prabowo berkali-kali. Tapi siapa pemilik media itu, dan apa kepentingan mereka? Kritik sahih atau ada agenda tersembunyi? ILUSTRASI AI GENERATE

Namun independensi editorial secara formal tidak selalu berarti bebas dari worldview tertentu. The Economist secara konsisten memegang posisi ideologis yang dapat diidentifikasi: liberal-ekonomi, pro-pasar bebas, dan kerap skeptis terhadap pemimpin populis di negara-negara berkembang yang dianggap memangkas checks and balances. Ini bukan konspirasi — ini adalah posisi editorial yang dipegang secara terbuka sejak majalah itu berdiri pada 1843.

Kritik yang Berbasis Fakta — dan yang Perlu Dipertanyakan

Kembali ke substansi: seberapa valid kritik yang dilayangkan terhadap Prabowo?

Sejumlah catatan kritis memiliki basis faktual yang sulit dibantah. Revisi UU TNI yang memperluas pos sipil yang bisa dijabat perwira aktif — dari 10 menjadi 14 lembaga — adalah fakta legislatif. Pembentukan Danantara dengan transparansi yang lebih rendah dari pendahulunya juga adalah fakta. Pemecatan Sri Mulyani dan dampak negatifnya terhadap persepsi investor tercatat dalam data pasar keuangan.

Bacaan Lainnya

Indonesia Corruption Watch dalam laporan Oktober 2025 bertajuk “Only One Year In, Already Repressive and Authoritarian” secara independen menyimpulkan hal serupa: Prabowo dinilai merevitalisasi semangat Orde Baru dalam konfigurasi baru, dengan TNI, Badan Gizi Nasional, dan Gerindra sebagai tiga pilar kekuasaan yang saling menopang.

Namun ada juga distorsi yang perlu dicatat.

Menteri HAM Natalius Pigai mengingatkan bahwa penurunan indeks demokrasi EIU 2024 tidak sepenuhnya bisa dibebankan pada pemerintahan Prabowo — karena data mencakup periode sebelum Kabinet Merah Putih resmi dilantik. Penurunan indeks antara lain disebabkan oleh manuver DPR untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas pencalonan kepala daerah — yang terjadi di bawah rezim sebelumnya.

Satu analis dari Foreign Affairs juga menyebut dengan tepat bahwa narasi paling suram dari luar negeri tentang kemungkinan kepresidenan Prabowo “sebanyak mencerminkan kecemasan Barat seperti halnya mencerminkan kondisi Indonesia.”

Retorika “Antek Asing” dan Risikonya

Pemerintahan Prabowo merespons kritik-kritik ini dengan cara yang juga perlu diperiksa secara kritis.

Pos terkait