Pernyataan Presiden Prabowo tentang tidak mengganggu pemimpin yang mendapat mandat disebut Istana sebagai refleksi demokrasi, bukan isyarat adanya gangguan politik terhadap pemerintah saat ini.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku tidak pernah mengganggu pemimpin yang terpilih bukan keluhan terhadap situasi politik saat ini. Menurut dia, ucapan tersebut merupakan penegasan mengenai komitmen terhadap sistem demokrasi dan penghormatan pada hasil pemilihan umum.
“Oh tidak, tidak. Jadi, konteksnya yang ingin beliau sampaikan bahwa perhelatan pemilu lima tahunan itu, adalah konsensus kita bersama-sama dari kita menyepakati kita bernegara, kita memilih demokrasi,” kata Prasetyo di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat, 26 Juni 2026.
Prasetyo menjelaskan demokrasi menuntut seluruh pihak menerima hasil pemilu yang berlangsung setiap lima tahun. Menurut dia, perbedaan pilihan politik tidak semestinya berlanjut menjadi konflik berkepanjangan yang menghambat jalannya pemerintahan.
Ihwal perjalanan politik Prabowo, Prasetyo menyebut Presiden menempuh seluruh proses secara konstitusional. Setelah purnatugas dari militer dan menjalani dunia usaha, Prabowo memilih berkiprah di politik melalui mekanisme yang tersedia dalam sistem demokrasi Indonesia.
“Tahun 2004 beliau berjuang melalui Partai Golkar, kemudian tahun 2008 beliau mendirikan partai. Mengikuti semua mekanisme dan konsensus yang memang sudah kita sepakati,” kata Prasetyo.
Ia menuturkan Prabowo telah empat kali gagal memperoleh mandat rakyat sebelum akhirnya memenangkan Pemilihan Presiden 2024. Pengalaman itu, kata dia, menjadi bagian dari pembelajaran politik yang dijalani tanpa menempuh cara-cara di luar konstitusi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut dalam Sarasehan Kebangsaan yang dihadiri sekitar 2.600 rektor, dekan, dan dosen. Dalam kesempatan itu, ia mengisahkan pengalamannya mengikuti kontestasi politik selama dua dekade terakhir.
