Sebuah makalah setebal 69 halaman mengklaim program Makan Bergizi Gratis layak meraih Nobel Perdamaian 2026 — mencantumkan nama Prabowo, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan surat resmi Kemendagri, tanpa izin siapa pun yang namanya dipakai.
Dalam novel sekaligus film The Talented Mr. Ripley, seorang pemuda papa mencuri identitas orang kaya demi diakui sebagai bagian dari dunia elite. Ia berbohong, memalsukan tanda tangan, menyusup ke hidup orang lain — sekadar demi validasi.
Ripley hanya tokoh rekaan. Tapi pekan lalu, negeri ini punya kejadian yang polanya nyaris serupa — bedanya, yang dicatut bukan identitas orang biasa, melainkan nama presiden sendiri, dan nama kepala negara sahabat.
Anda baru sadar ada yang salah setelah dokumennya viral duluan di media sosial. Begitulah yang dialami Prabowo Subianto pekan lalu — dan Emmanuel Macron pun mengalami perkara serupa, dalam naskah yang sama persis.
Pintu Belakang Menuju Panggung Dunia
Makalah berjudul “Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by The National Nutrition Agency” diunggah ke SSRN.com — repositori pracetak yang pintunya terbuka lebar bagi siapa saja, tanpa telaah sejawat (peer review) sama sekali.
Bandingkan dengan cara kerja Komite Nobel Norwegia yang sesungguhnya. Yang berhak mengajukan nominasi hanya segelintir pihak: kepala negara, anggota parlemen, profesor hukum dan ilmu sosial, atau peraih Nobel sebelumnya.
Nominasi resmi pun disampaikan tertutup, langsung ke komite — bukan diunggah bebas ke internet agar dibaca dunia, sebelum satu pun proses verifikasi benar-benar dijalankan.
Maka label “kandidat Nobel Perdamaian 2026” pada makalah yang diunggah mandiri itu, sejatinya tak berarti apa-apa secara prosedural. Tapi bagi mata yang cuma membaca judulnya sekilas, kesan yang tertangkap bisa jauh berbeda.
Siapa yang Berani Pasang Nama Tanpa Izin
Penulis utamanya, Dian Damayanti, sudah meminta maaf secara terbuka — termasuk kepada Macron, yang namanya dicatut tanpa persetujuan sama sekali, tanpa basa-basi terlebih dulu.
Selain dua nama kepala negara, dokumen itu turut melampirkan surat bernomor ND/KIE/001/I/2026 yang mengatasnamakan Kementerian Dalam Negeri. Kepala Puspen Kemendagri Benni Irwan menyebut keabsahannya masih ditelusuri.
Kemendagri bahkan mendapati nama seorang staf aktif Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, berinisial Azhar, tercantum dalam draf. Keterlibatannya masih diklarifikasi secara internal oleh kementerian sendiri.
Satu nama lagi, Ashar Sunarso, diklaim berasal dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Rektor IPDN sudah membantah langsung — nama itu tak pernah terafiliasi dengan kampusnya, titik.
Etika yang Diinjak, Hukum yang Mengintai
Komisi X DPR mendukung langkah Kemendiktisaintek membentuk tim investigasi. Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hardian Irfani, menyebut proses ini penting demi menjaga integritas akademik dan tata kelola publikasi ilmiah.
“Apabila benar terdapat pencantuman nama seseorang sebagai penulis tanpa persetujuan, maka hal tersebut tentu merupakan pelanggaran serius terhadap etika akademik,” katanya, Jumat (7/8/2026).
Ia menambahkan, aspek hukumnya pun perlu didalami — bila ditemukan unsur pemalsuan data atau penggunaan identitas tanpa hak, itu bukan lagi sekadar dosa etik, melainkan pintu menuju ranah pidana.
Ironi di Balik Piring yang Belum Tentu Aman
Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menegaskan investigasi masih berjalan. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi pun menyatakan makalah ini bukan produk resmi pemerintah.
DPR sudah bersuara. Istana sudah membantah. Kemendagri masih mengklarifikasi. Kampus yang dicatut sudah menyangkal. Penulis utamanya sudah meminta maaf, dan menyatakan siap dihukum.
Tapi siapa sebenarnya yang menjaga pintu itu, sebelum semua nama besar bisa dicatut sebebas-bebasnya? Mekanisme apa yang mestinya mencegah, bukan sekadar mengklarifikasi setelah semua telanjur viral?
Dan di sinilah ironi paling telak bersembunyi. Program yang hendak diangkat setinggi podium Oslo itu, di rumah sendiri, justru sedang disorot karena urusan yang jauh lebih mendasar — soal makanan yang layak dimakan atau tidak.
Tenggat sertifikasi higienis 950 dapur penyedia MBG baru saja berakhir, menyusul kasus keracunan E. coli yang sempat mencuat ke publik. Piring yang belum tentu aman itu, tak pernah butuh nominasi apa pun untuk membuktikan dirinya bermasalah.
Mengejar pengakuan dunia lewat jalan pintas repositori terbuka, rupanya jauh lebih mudah ditempuh — ketimbang memastikan sesuap nasi yang sampai ke mulut anak-anak, benar-benar layak dan aman untuk ditelan.***
