Aliansi militer bergaya NATO resmi dibentuk oleh Arab Saudi, Turki, dan Pakistan. Kesepakatan ini memprioritaskan pertahanan kolektif untuk meredam imbas eskalasi konflik di Timur Tengah.
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menegaskan pakta pertahanan trilateral yang diteken negaranya bersama Arab Saudi dan Pakistan tidak ditujukan untuk menghadapi Iran. Kesepakatan di Mekkah pada Jumat, 7 Agustus 2026 ini murni berfokus pada stabilitas.
”Kami tidak memiliki dokumen tertulis apa pun yang mendefinisikan ancaman bersama. Negara mana pun yang tidak menyerang kami bukanlah target,” kata Fidan dalam wawancara dengan Anadolu Agency, Ahad, 9 Agustus 2026.
Sebelumnya, dokumen strategis ini ditandatangani oleh Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, serta Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Langkah ini diambil di tengah krisis keamanan kawasan.
Ihwal sistem kerjanya, aliansi ini menetapkan prinsip pertahanan kolektif layaknya regulasi NATO. Serangan militer terhadap salah satu dari ketiga negara itu akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota pakta.
”Pakta ini bertujuan memperkuat daya jera kolektif terhadap setiap agresi serta meningkatkan kerja sama pertahanan dalam berbagai aspek,” bunyi pernyataan bersama ketiga negara seperti dikutip dari CNN.
Ketidakpastian jaminan perlindungan dari Amerika Serikat mendorong Arab Saudi membangun benteng mandiri. Riyadh kini menghadapi potensi gempuran milisi Houthi di Yaman hingga kelompok di Irak yang terhubung dengan Teheran.
Potensi Keterlibatan Mesir
Selain itu, aliansi berkonsep kolektif di Timur Tengah ini berpotensi terus meluas. Fidan meyakini Mesir merupakan mitra alami yang akan segera menyusul bergabung ke dalam Pakta Pertahanan Bersama Mekkah tersebut.
Keterlibatan Kairo dinilai krusial menyusul sebuah serangan pesawat nirawak yang menghantam aset militer Amerika Serikat di pelabuhan Mesir. Insiden ini menegaskan imbas perselisihan yang kian meluas di Laut Merah.
