Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengakui penjelasan soal tunjangan sebelumnya tidak utuh.
Kemenko Pangan menyalurkan bansos beras 30 kg pada akhir September 2026 bagi 33,2 juta warga. Simak cara cek status penerima pakai NIK KTP lewat situs dan aplikasi resmi Kemensos.
Headline
Kategori: Layanan Publik dan Pemerintahan
Kementerian Haji Bakal Libatkan SDM Non-Muslim, Tapi Hanya di Area Administrasi
Tenaga non-Muslim akan dilibatkan pada bidang yang tidak bersentuhan langsung dengan pelaksanaan ibadah, seperti IT, administrasi, dan layanan di embarkasi.
Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik di 2026, Pemerintah Janji Bertahap
Pemerintah memberi sinyal iuran BPJS Kesehatan bakal naik mulai 2026. Rencana itu tercantum dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026.
Muncul Dugaan Ribuan Kuota Haji Reguler 2024 Dijual untuk Petugas Haji Daerah — Mereka Diduga ‘Nebeng’
Sebagian petugas diduga menggunakan kuota reguler yang seharusnya untuk jemaah.
Rangkaian Blunder Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir: Dari Tunjangan Beras Rp12 Juta hingga Kos Rp78 Juta
Ucapannya soal tunjangan anggota dewan berulang kali keliru dalam sepekan terakhir.
Blunder Ahmad Sahroni: Ketika DPR Menyebut Rakyat “Tolol”
Respons publik pun tak terelakkan. Kolom komentar akun Instagram Sahroni dibanjiri serangan balik.
DPR Setujui Usia Minimal Haji Jadi 13 Tahun, Sempat Menuai Sorotan soal Perlindungan Anak
Aturan umur jamaah haji ini sempat memicu perdebatan sengit.
UGM dan KKP Siapkan Peta Nasional Terumbu Karang dan Lamun, Diluncurkan Akhir 2025
Peta tersebut akan menjadi acuan penting dalam pengelolaan sumber daya laut, perhitungan dampak perubahan iklim, hingga valuasi ekonomi ekosistem karbon biru Indonesia
Prabowo Ngaku Terkejut Bisa Bangun 100 Sekolah Rakyat dalam 5 Bulan, Target 200 Tahun Depan
Presiden Prabowo Subianto mengaku terkejut. Pasalnya, dalam tempo lima bulan, dia mengklaim lebih dari 100 Sekolah Rakyat berdiri dan sudah menjalankan kegiatan belajar.
“Lahan Basah” Korupsi K3 di Kemnaker: Buruh Jadi Korban, Investor Ikut Ragu
K3 sejatinya kewajiban mutlak setiap perusahaan. Mereka wajib mengirim pekerja mengikuti pelatihan resmi dari dinas tenaga kerja setempat. Namun, proses itu sudah lama jadi ladang basah.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.









