Proses teknis pemberkasan bagi guru-guru yang sudah lulus uji kompetensi (UKOM) tahun 2024 menjadi prioritas.
Kemenko Pangan menyalurkan bansos beras 30 kg pada akhir September 2026 bagi 33,2 juta warga. Simak cara cek status penerima pakai NIK KTP lewat situs dan aplikasi resmi Kemensos.
Headline
Kategori: Layanan Publik dan Pemerintahan
Mabes TNI Bantah Lima Isu Keterlibatan Prajurit dalam Aksi Anarkis
Kapuspen menyayangkan kabar bohong tersebut terlanjur viral dan memunculkan opini seolah TNI dalang kerusuhan.
Cukai Minuman Manis Mulai 2026, Fokus Fiskal atau Kesehatan Rakyat?
Tujuan utama cukai MBDK adalah pengendalian konsumsi, bukan semata penerimaan negara.
Prabowo Hanya 8 Jam di Beijing, Sempat Bicara Investasi dengan Xi dan Putin
Prabowo melakukan pertemuan khusus dengan Presiden Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan membahas tindak lanjut serta memastikan jalannya berbagai investasi ekonomi yang sudah terjalin antara Indonesia dengan kedua negara.
Menag Sudah Minta Maaf, Guru Madrasah Ingatkan soal Kesejahteraan yang Adil
Banyak guru swasta masih bergaji di bawah upah minimum. Padahal, mereka dituntut berpendidikan minimal sarjana, tertib mengajar, mengikuti diklat, dan patuh administrasi.
Menag Minta Maaf soal Ucapan tentang Guru, DPR Pernah Mendesak Atasi Ketimpangan Kesejahteraan
Menag menyebut dirinya juga seorang guru dan memahami kebutuhan kesejahteraan mereka.
Menag: Profesi Guru Mulia, Kalau Mau Kaya Jadi Pedagang
Menag menyebut guru sebagai amal jariyah, karena ilmu yang diwariskan akan terus mengalir pahalanya meski sang guru sudah meninggal.
Ekonom Mendesak Pemerintah Segera Reformasi Pajak Untuk Kembalikan Kepercayaan Rakyat
Pemerintah daerah diminta menunda kenaikan PBB serta pemerintah pusat menghentikan subsidi pembayaran PPh 21 bagi anggota DPR dan pejabat negara.
Sri Mulyani Pastikan 2026 Tanpa Pajak Baru, Tekankan Kepatuhan Orang Kaya
Menkeu menegaskan, menegaskan peningkatan penerimaan negara akan bertumpu pada penegakan aturan dan kepatuhan wajib pajak.
Eri Cahyadi Ultimatum ASN: Stop Gratifikasi!
“Pesan yang kami sampaikan jelas. Tidak ada biaya tambahan untuk layanan publik di Surabaya, kecuali yang sudah ditetapkan resmi. Masyarakat juga tidak diwajibkan memberi hadiah atau imbalan kepada pegawai,” Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.