Pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti Kejadian Luar Biasa (KLB) yang muncul di sejumlah lokasi Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan jajaran kementerian memperkuat tata kelola program agar insiden keracunan tidak terulang.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi tingkat menteri dan pimpinan lembaga, menegaskan keselamatan anak menjadi prioritas utama. “Bapak Presiden sangat serius memperhatikan masalah ini. Atas petunjuk beliau, kami bergerak cepat. Keselamatan anak adalah yang utama. Insiden ini menyangkut masa depan generasi bangsa,” tegas Zulhas seperti dilansir laman Kementerian Kesehatan, Ahad, 28 September 2025.
Pemerintah menetapkan enam langkah strategis untuk mitigasi risiko keracunan MBG:
-
Penutupan sementara SPPG bermasalah
Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah ditutup sementara untuk evaluasi dan investigasi menyeluruh. -
Evaluasi juru masak
Kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak di semua SPPG, termasuk yang tidak terdampak, akan diperiksa. -
Perbaikan sanitasi
Kualitas air dan pengelolaan limbah diawasi secara nasional untuk memastikan kebersihan dapur MBG. -
Kolaborasi lintas lembaga
Semua kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan diminta aktif terlibat dalam perbaikan program. -
Sertifikasi wajib SLHS
Setiap SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). “SLHS tidak lagi hanya administratif. Kini wajib. Tanpa itu, risiko kejadian serupa tetap ada,” ujar Zulhas. -
Pengawasan rutin Puskesmas dan UKS
Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bertanggung jawab mengoptimalkan peran Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk memantau pelaksanaan MBG secara berkala.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, percepatan penerbitan SLHS akan dilakukan untuk memastikan standar kebersihan, kualitas SDM, dan proses pengolahan makanan yang layak konsumsi.
“Dalam sebulan, percepatan sertifikasi harus selesai. Pemerintah pusat bersama pemda dan Badan Gizi Nasional mengontrol persiapan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku hingga penyajian. Semua langkah ini sudah disepakati bersama,” kata Budi.
Rapat koordinasi lanjutan akan berlangsung Rabu, 1 Oktober 2025, mendatang untuk menilai progres perbaikan. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menyiapkan rapat teknis bersama kepala daerah, dinas pendidikan, dan dinas kesehatan dengan kehadiran Menkes, Menteri Dikdasmen, pimpinan BGN, serta jajaran pemerintah terkait.***
