Pembentukan komite ini merupakan janji Presiden Prabowo untuk mendorong reformasi internal Polri—menyusul meningkatnya desakan publik terkait transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas kepolisian.
Dosen, damkar, nakes, hingga Satpol PP paruh waktu resmi diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027. Selain itu, seleksi CPNS juga segera dibuka pada November 2026.
Kategori: Layanan Publik dan Pemerintahan
Prabowo Perintahkan Evaluasi Nasional Bangunan Pesantren Usai Musala Al-Khoziny Ambruk
Prabowo telah menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk memeriksa kekuatan struktur bangunan pesantren di seluruh Indonesia.
Organisasi TNI yang Usang Harus Diganti Demi Kesiapan Nasional
Presiden menekankan pentingnya kesiapan TNI menghadapi era teknologi siber dan kecerdasan buatan.
Ahli Gizi Kritik Keras Kerja Sama BGN dengan Danone: “Bangsa Ini Tak Butuh Susu Formula!”
Menurut ahli, langkah BGN melanggar prinsip dan peraturan pemerintah yang justru membatasi promosi susu formula lanjutan.
Perkapolri 4/2025 Dinilai Hambat Reformasi, Polri Klaim Sebagai Pedoman Penindakan
Substansi kunci tercantum pada Pasal 6, mulai dari peringatan, penangkapan, pemeriksaan atau penggeledahan, pengamanan barang bukti, hingga penggunaan senjata api.
BGN Sebut Nitrit Jadi Biang Kerok Keracunan 1.315 Siswa Bandung Barat
Nitrit bisa terbentuk dari proses alami. Sejumlah buah dan sayuran memang mengandung nitrat yang dapat berubah menjadi nitrit akibat aktivitas bakteri.
Korban Tewas Jadi 9 Santri, Tapi BNPB Kirim 200 Kantong Jenazah ke Ponpes Al Khoziny
Tim SAR gabungan menemukan empat jenazah santri dalam ambruknya musala Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo. Total korban meninggal sembilan orang, 54 santri masih hilang, dan BNPB mengirim 200 kantong jenazah untuk evakuasi.
Kementerian BUMN Resmi Berubah Jadi BP BUMN, Danantara Jadi Motor Bisnis Negara
BP BUMN kini hanya fokus sebagai regulator, yang bertugas menyusun kebijakan, mengawasi, dan memegang saham Seri A atas nama negara.
Guru Jadi PIC MBG Dibayar Rp100 Ribu per Hari, P2G: Gaji Honorer Rp3 Juta per Bulan Saja Sulit!
Aturan PIC MBG dinilai bertentangan dengan UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen yang menegaskan beban kerja guru adalah merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, bukan mengelola distribusi makanan.
Kata Menteri Pigai, Keracunan MBG Bukan Pelanggaran HAM
Pigai menambahkan, program MBG yang masih baru wajar dievaluasi. Ia bahkan mengklaim program ini sukses 99,99 persen, dengan penyimpangan hanya 0,0017 persen.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.